Perlukah Wapres ke Papua?

Dari media massa santer diberitakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga ditugaskan Presiden Prabowo sebagai ketua Badan Percepatan Pembangunan Papua, diminta membereskan masalah sosial, politik, dan ekonomi Papua yang hingga saat ini belum juga teratasi dengan tuntas.

Memang, menurut hemat penulis, selama masih ada kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menjadi problem utama, tetap saja Papua (baca: Irian Barat) dirundung berbagai masalah dan kendala yang tiada henti-hentinya. Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di sana rasanya akan sulit dicapai jika gangguan keamanan terus berlanjut.

Yang menjadi pertanyaan besar dari penulis sebagai seorang eksponen patriot Sukarnois adalah mengapa justru Wapres yang ditugaskan untuk menyelesaikan karut-marut di wilayah Papua? Memang benar, secara konstitusi, tugas Wapres adalah membantu presiden dalam mengelola pemerintahan negara. Namun, yang menjadi pertanyaan penulis adalah mengapa Wapres yang ditugasi presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua?

Apakah tidak terlalu ’’tinggi’’ jabatan seorang Wapres yang harus membenahi masalah-masalah di Papua? Mengapa, misalnya, bukan Mendagri saja yang ditugasi atau Menhan, bahkan cukup ditangani oleh panglima TNI dan jajaran tim ekonomi pemerintah saja?

Memang, selama ini penanganan Papua yang mengikuti SOP (standar operasional prosedur) saja ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas hingga bertahun-tahun.

Gunakan Teori Bung Karno
Sebenarnya, kalau saja sejak dahulu –saat KKB mulai mengganggu– teori-teori ajaran Bung Karno sudah digunakan, penulis rasa masalah Papua/Irian Barat sudah lama tuntas.

Apa dan mengapa ajaran Bung Karno itu?
Pertama, harus kita ingat bahwa Bung Karno pernah mengatakan secara gamblang, bila suatu gerakan separatis di NKRI ini ternyata sudah tidak dapat lagi diselesaikan dengan musyawarah mufakat, apa boleh buat, kita harus berbicara dengan bedil.

Bagaimana praktik penyelesaiannya?
Cara di bidang sosial, politik, dan keamanan adalah dengan menggunakan ordinary military strategy plus mass struggle. Strategi militer yang biasa dipadu dengan perjuangan massa. Singkatnya, gunakan teori-teori Clausewitz yang dipadu dengan teori-teori massa aksi revolusioner.

Di bidang ekonomi, dengan adanya stabilitas keamanan dan sosial-politik yang terjaga, pembangunan di Papua bakal terwujud. Dana otonomi khusus yang digelontorkan hingga kini sudah berapa puluh triliun dinikmati di Papua. Harus dipastikan sudah sampai untuk menggerakkan ekonomi dan pembangunan. Serta yang terutama, memberdayakan masyarakat Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Pengucurannya benar-benar harus ditelusuri agar dapat digunakan untuk kemajuan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, serta kesehatan secara sungguh-sungguh dan nyata. Dana triliunan rupiah itu harus betul-betul diterima dan dirasakan warga Papua hingga di pelosok dan pedalaman.

Dengan demikian, bukan hanya perbaikan ekonomi, melainkan juga pembangunan bagi pendidikan, sosial, dan kesehatan warga Papua terwujud. Pembangunan ekonomi semesta. Begitu kira-kira yang pernah diperjuangkan Bung Karno tempo dahulu.

Nah, kini, pertanyaannya, apakah Wapres memahami teori-teori tersebut dan mampu melaksanakannya sehingga hasilnya maksimal bagi masyarakat Papua? Termasuk keamanan dan kenyamanan penduduk sehingga taraf hidup dan indeks ekonomi serta pembangunan di Papua meningkat drastis. Tak ada lagi kemiskinan ekstrem, tetapi hanya ada keadilan dan kesetaraan bagi Orang Asli Papua (OAP) sehari-hari.

Terus terang, penulis merasa agak ragu apakah Wapres dapat menggunakan teori-teori tersebut mengingat sejauh ini pengalaman beliau lebih banyak di bidang pemerintahan di tingkat Solo yang berkondisi normal-normal saja dan sebagai seorang pengusaha kuliner.

Pengalaman di bidang kemiliteran dan gerakan massa aksi serta pengentasan ekonomi secara semesta yang bisa dikatakan dari teori Bung Karno belum sepenuhnya dikuasai. Apalagi, pada saat yang lalu beliau mendapatkan backup penuh dari sang ayah, Joko Widodo, sebagai presiden selama memerintah.

Pembaca akan berkata, bukankah saat ini beliau didukung habis-habisan oleh Presiden Prabowo yang piawai di bidang kemiliteran?
Benar! Akan tetapi, jangan lupa, Prabowo belumlah figur yang menguasai secara maksimal teori-teori massa aksi revolusionernya Bung Karno.

Jalan Keluar
Bila kita bertanya bagaimana jalan keluarnya yang terbaik, menurut hemat penulis, masalah di Papua cukup diselesaikan dengan jalan mengirimkan pasukan khusus yang terlatih untuk survival (bertahan hidup) tanpa logistik yang sewajarnya dan luwes dalam pergaulan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Juga, mengambil langkah konkret ekonomi dan dialog yang setara dengan OAP melalui para pimpinan adat serta suku di Papua.

Apakah kita mempunyai pasukan khusus dan tim ekonomi dengan kemampuan seperti itu?
Dengan keyakinan penuh sebagai seorang patriot Sukarnois, penulis yakin bahkan hakulyakin bahwa kita memiliki pasukan khusus dan jajaran tim ekonomi dengan kriteria seperti itu. Pasukan tersebut ada di TNI Angkatan Darat kita, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan bahkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta kelompok-kelompok sipil dan ahli keuangan yang mau hidup di tengah-tengah OAP.

Dari sisi militer, sekarang di Angkatan Darat ada Gultor 81 (Penanggulangan Teror). Di Angkatan Laut, kita mempunyai Denjaka (Detasemen Jala Mangkara). Angkatan Udara terkenal dengan Kopasgat (Komando pasukan gerak cepat) dan kini ada Satuan Antiteror-nya.

Sementara di Kepolisian Negara RI ada Brigade Mobil yang menjadi Menpor (Resimen Pelopor) yang dahulu pada era Bung Karno anggota-anggotanya menjadi inti Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Presiden Sukarno.

Sebagai kesimpulan, menurut penulis, sebenarnya penyelesaian masalah Papua atau Irian Barat tidak perlu diserahkan kepada Wapres. Pasalnya, sekali lagi, rasanya terlalu ’’tinggi’’ bila diserahkan kepada posisi setingkat Wapres.

Beliau sebaiknya ditugasi untuk menangani hal-hal, masalah-masalah, yang sifatnya lebih strategis di tengah situasi dunia sekarang ini. Khususnya bila ditinjau dari geostrategis politik dunia yang dilanda berbagai konflik dan perang di Timur Tengah serta Ukraina versus Rusia. Selamat bertugas! (*)