Buka konten ini
Dalam satu bulan terakhir, dua partai politik di Indonesia menggelar kongres nasional mereka. Hasilnya serupa: tidak ada perubahan signifikan di posisi tertinggi kepemimpinan partai.
Dua partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, cara keduanya sampai pada keputusan itu sangat berbeda.
PDIP secara bulat kembali menunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum melalui proses aklamasi. Sebaliknya, PSI memilih Kaesang Pangarep kembali sebagai ketua umum melalui sistem pemungutan suara langsung dari kader—setiap anggota memiliki satu suara.
Agus Riewanto, pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), menilai bahwa metode pemilihan di dua partai itu tidak bisa dibandingkan secara langsung karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.
Ia menyebut pendekatan PSI sebagai langkah progresif untuk memperkenalkan mekanisme yang lebih transparan dan demokratis, sebagai bagian dari pencarian bentuk baru yang lebih bisa diterima publik.
Sementara itu, PDIP sebagai partai lama sudah memiliki sistem yang mapan dan tradisi politik tersendiri. Agus menyebut aklamasi yang dilakukan PDIP sebagai bentuk ”musyawarah mufakat” yang telah menjadi bagian dari budaya internal partai tersebut.
Baik sistem aklamasi maupun pemilihan langsung, menurut Agus, sama-sama sah selama tidak menimbulkan konflik internal. Perbedaan mekanisme itu sejalan dengan perbedaan karakter dan basis massa dari masing-masing partai.
Agus juga menyoroti keputusan PDIP untuk tetap mengangkat Megawati sebagai ketua umum sekaligus sekretaris jenderal. Hal ini, katanya, berkaitan dengan situasi hukum yang masih dihadapi oleh Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai sekjen. Meski Presiden telah mengeluarkan amnesti, Hasto belum secara resmi dibebaskan karena surat keputusan presiden belum dikeluarkan.
Karena itu, PDIP menilai perlu menunjuk Megawati untuk sementara waktu merangkap jabatan sekjen demi menjaga kesinambungan kepemimpinan. Menurut Agus, langkah itu merupakan bentuk respons PDIP terhadap kondisi aktual partai, dan sepenuhnya menjadi hak internal partai untuk menentukan langkah terbaik.
Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa Megawati masih menjadi tokoh sentral dalam struktur PDIP. Ia dianggap sebagai kekuatan utama partai, sehingga masih mendapat dukungan aklamatif dari kader untuk tetap memimpin. (***)
Reporter : JP GROUP>
Editor : PUTUT ARIYO TEJO