Buka konten ini
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada semester pertama 2025 masih jauh dari target. Komisi II DPRD Kepri mencatat, hingga pertengahan tahun ini, capaian PAD baru menyentuh angka 48 persen dari total target sebesar Rp1,7 triliun.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menyebut realisasi PAD saat ini baru sekitar Rp800 miliar. Ia menilai capaian tersebut masih tergolong rendah dan menunjukkan bahwa Pemprov Kepri perlu kerja ekstra dalam menggali potensi penerimaan daerah.
”Serapan PAD kita masih rendah karena 90 persen masih bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, sekarang ada kebijakan baru dari Menteri Keuangan yang membuat pembagian hasil PKB berubah,” jelas Wahyu, Jumat (1/8).
Dalam kebijakan terbaru itu, pemerintah provinsi hanya mendapatkan bagian 30 persen dari hasil PKB, lebih kecil dari porsi sebelumnya. Kondisi ini ikut memengaruhi lambatnya capaian PAD Kepri.
Namun, menurut Wahyu, masalahnya tidak berhenti di situ. Ia menyoroti bahwa Pemerintah Provinsi juga belum maksimal memanfaatkan potensi sumber PAD lain di luar sektor perpajakan, seperti sektor kelautan dan perikanan.
”Potensi perikanan dan kelautan belum tergarap optimal. Padahal, Kepri ini kaya laut, tapi belum memberi kontribusi signifikan terhadap PAD,” tambahnya.
Tak hanya itu, Wahyu juga menyinggung peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum memaksimalkan potensi internal, termasuk keberadaan laboratorium yang dimiliki sejumlah OPD. ”Kalau laboratorium yang ada di dinas, seperti DLH dan lainnya, dimaksimalkan, itu bisa jadi sumber pendapatan baru. Tapi sayangnya belum dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Di sisi lain, Wahyu juga mendorong Pemprov Kepri untuk memperjuangkan kembali kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut 012 mil yang saat ini masih di tangan pemerintah pusat. Ia menilai hal ini penting karena wilayah tersebut menyimpan potensi besar untuk meningkatkan PAD.
”Sekarang, pengelolaan pesisir dan laut di lima kabupaten dan satu kota masih di pusat. Sementara Kota Batam izinnya dipegang BP Batam. Ini yang perlu diperjuangkan lagi oleh Pemprov. Apalagi wakil gubernurnya dekat dengan Presiden,” pungkas Wahyu. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GALIH ADI SAPUTRO