Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Gugus tugas ini merupakan gabungan lintas instansi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, hingga TNI.
Pembentukan gugus tugas tersebut didasarkan pada keputusan Gubernur Kepri. Dalam struktur organisasi yang ditetapkan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, ditunjuk sebagai Ketua Umum, didampingi oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, sebagai wakil ketua.
Untuk pelaksana harian, dijabat langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, selaku Ketua Harian dan Brigjen Pol Anom Wibowo sebagai Ketua Pelaksana Harian.
“Pembentukan gugus tugas ini langkah strategis untuk menangani TPPO. Strukturnya sudah solid, tinggal kita koordinasikan pengawasan di daerah-daerah rawan,” ujar Ansar, Senin (21/7).
Ansar mengungkapkan, berdasarkan data Mabes Polri, terdapat 10 titik jalur keluar-masuk korban TPPO di Indonesia. Dari jumlah tersebut, tujuh titik di antaranya berada di wilayah Kepri. Namun, ia mengakui belum mengetahui secara pasti lokasi-lokasi tersebut. “Nanti akan kita identifikasi lebih lanjut. Yang jelas, pengawasan akan diperkuat di titik-titik rawan,” tambahnya.
Ansar menegaskan bahwa negara tidak melarang warganya bekerja di luar negeri, namun menekankan pentingnya mengikuti prosedur resmi agar tidak terjerat dalam praktik perdagangan orang.
Senada dengan Ansar, Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, menuturkan bahwa posisi Kepri yang strategis—berbatasan langsung dengan negara tetangga dan didominasi wilayah perairan—membuatnya rentan menjadi jalur penyelundupan pekerja migran ilegal.
“Apalagi saat ini modus yang digunakan adalah melalui jalur resmi, yakni pelabuhan. Mereka menggunakan paspor pelancong, tapi sesampainya di negara tujuan justru bekerja,” jelasnya.
Oleh karena itu, Asep menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menindak praktik TPPO.
“Kami akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait agar tidak ada lagi warga Kepri yang menjadi korban,” tegasnya. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GALIH ADI SAPUTRO