Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mencari jalan keluar atas terhentinya ekspor ikan hidup dari Kabupaten Anambas dan Natuna ke Hong Kong yang sudah memasuki bulan keempat. Untuk mempercepat solusi, Pemprov Kepri meminta bantuan langsung kepada Kementerian Luar Negeri RI.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, memimpin langsung pertemuan dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemenlu, Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Rabu (9/7). Dalam audiensi tersebut, Nyanyang meminta dukungan diplomatik agar ekspor yang selama puluhan tahun menopang ekonomi masyarakat pesisir itu bisa kembali berjalan.
“Ekspor ikan hidup ini adalah tulang punggung ekonomi nelayan kami di Anambas dan Natuna. Ketika ekspor terhenti, mereka langsung kehilangan sumber penghidupan. Kami berharap Kemlu dapat membantu menjembatani komunikasi dengan otoritas di Tiongkok dan Hong Kong,” ujar Nyanyang.
Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten II Setdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala DKP Kepri Said Sudrajat, perwakilan eksportir, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Aspasaf Abdul Kadir Jailani menyatakan pihaknya siap membantu memfasilitasi komunikasi antarnegara, termasuk membuka peluang ekspor ke pasar alternatif.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan KBRI di Beijing dan KJRI di Hong Kong. Kami ingin masalah ini cepat ditangani, agar ekspor bisa pulih dan nelayan kita tidak makin terpuruk,” ucapnya.
Sejak awal 2025, kapal-kapal berbendera Hong Kong yang biasanya menjemput hasil budidaya ikan dari Anambas dan Natuna tidak lagi masuk ke perairan Indonesia.
Belum ada keterangan resmi dari pihak Hong Kong, namun dugaan awal menyebutkan adanya pengetatan kebijakan impor atau hambatan perdagangan.
Akibat kondisi ini, stok ikan hidup menumpuk dan tidak terserap pasar. Pengiriman lewat jalur udara pun tidak memungkinkan karena kapasitas terbatas dan biaya tinggi, sehingga kerugian ekonomi terus membesar.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga telah bersurat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Luar Negeri RI. Ia meminta agar penyelesaian masalah ini dipercepat melalui langkah diplomasi dan kerja sama lintas kementerian. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG