Kawasan industri Batam tengah menghadapi krisis pasokan gas alam yang serius. Harga gas pipa yang sebelumnya berada di kisaran 8 dolar Amerika Serikat (USD) per MMBTU kini melonjak menjadi USD16,8—nyaris dua kali lipat.
Lonjakan ini dipicu oleh menipisnya pasokan gas domestik dan ketergantungan pada gas cair atau Liquefied Natural Gas (LNG), yang harganya mengikuti pasar internasional. Kondisi ini mulai menciptakan tekanan besar terhadap pelaku industri. Biaya produksi meningkat drastis, membuat daya saing industri di Batam—yang selama ini menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional—berada di ujung tanduk.
Gas bukan sekadar komoditas energi. Di Batam, gas adalah urat nadi produktivitas industri, penentu keberlanjutan investasi, sekaligus tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah perbatasan.
Deputi Bidang Pengusahaan dan Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. “Langkah kami didasarkan pada arahan Presiden agar Batam menjadi pusat investasi yang menarik dan kompetitif. Maka saat krisis harga gas ini muncul, kami langsung bergerak cepat,” ujarnya, Jumat (27/6).
BP Batam telah berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk memetakan dampak aktual di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menyusun masukan kebijakan yang konkret kepada kementerian terkait.
“Tujuannya jelas: agar industri di Batam tetap tumbuh, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
BP Batam juga telah menjalin komunikasi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PLN guna mencari solusi harga gas yang lebih adil. “Harga energi adalah elemen kunci dalam iklim investasi. Kami ingin Batam memperoleh formula harga yang stabil dan tidak memberatkan industri,” tambah Fary.
Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur energi lokal seperti terminal mini regasifikasi LNG di Batam dinilai sangat penting. Menurutnya, hal ini bukan hanya mendesak, tetapi juga strategis untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan digital di wilayah tersebut.
“Kami terbuka pada opsi impor LNG. Tapi pembangunan infrastrukturnya harus berpihak pada kepastian pasokan dan efisiensi logistik. Ini bukan hanya untuk Batam, tapi juga untuk kepentingan nasional,” terangnya.
Salah satu solusi jangka panjang yang mencuat adalah realisasi sambungan pipa gas dari Natuna ke Batam. Fary mengatakan, BP Batam siap memberikan dukungan maksimal dalam bentuk kemudahan lahan, perizinan, hingga fasilitasi investasi. “Kalau ini kita permudah sekarang, maka daya tarik Batam sebagai pusat investasi akan makin nyata,” sebutnya.
BP Batam juga menyatakan siap menyesuaikan kebijakan lokal, salah satunya dalam penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas energi, demi mempercepat realisasi solusi.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin, membenarkan bahwa pemerintah daerah juga telah melibatkan diri dalam upaya penyelesaian krisis ini. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, disebut sudah melakukan audiensi langsung dengan Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI yang membidangi energi.
“Kebutuhan gas di Batam sangat besar, apalagi ditambah dengan pertumbuhan sektor data center dan industri teknologi tinggi, termasuk di Bintan. Ini sudah kami sampaikan langsung ke pemerintah pusat,” katanya.
Secara pasokan, lanjut dia, sebenarnya Indonesia masih memiliki potensi besar. Beberapa lapangan gas baru di Natuna akan mulai berproduksi, dan pemerintah pusat telah berkomitmen agar pasokan dari Natuna tidak lagi diekspor, tetapi dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.
Namun, infrastruktur kembali menjadi masalah utama. Ia menyebut, masih ada ruas pipa sepanjang 4,5 kilometer yang belum tersambung dari Pulau Pemping ke jalur utama pipa menuju Singapura. Jika pipa ini selesai, maka gas dari Laut Natuna Utara bisa langsung disalurkan ke Batam.
“Pemerintah sudah menunjuk PLN Energi Primer untuk menyelesaikan ruas pipa ini. Kalau rampung, Batam bisa mendapatkan gas dari Natuna secara langsung. Ini kuncinya,” katanya.
Darwin mengatakan, ancaman terbesar bagi Kepri—khususnya Batam—saat ini adalah penurunan daya saing industri. Ia menyebut, gas dari kargo—yang menjadi alternatif jika gas pipa tidak tersedia—memiliki harga yang jauh lebih tinggi.
“Kalau Batam bergantung pada gas kargo, harga energi akan mahal. Akibatnya, biaya listrik dan operasional meningkat. Ini akan menurunkan daya saing kawasan industri Batam di tingkat nasional maupun global,” terangnya.
Keluhan dari kalangan pengusaha pun mulai berdatangan. Sejumlah perusahaan di Kawasan Industri Tunas, Panbil, dan Batamindo disebut sudah menyampaikan kekhawatiran mereka secara langsung kepada Gubernur Kepri.
Menurut Darwin, para pelaku industri merasa keberatan karena dalam jangka panjang mereka tidak mungkin bertahan dengan struktur biaya energi yang melonjak drastis. Beberapa bahkan mengancam akan memindahkan investasinya ke daerah lain yang menawarkan harga energi lebih kompetitif.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian telah membuka wacana pemberlakuan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta memberikan opsi impor gas bagi kawasan industri. Akan tetapi, hingga kini belum ada regulasi konkret yang mengikat dan menjamin kepastian harga di Batam.
Dengan krisis ini, muncul tantangan besar bagi pemerintah daerah, pusat, dan lembaga pengelola kawasan untuk berpikir lebih strategis dalam pengelolaan energi. Tanpa solusi konkret dan jangka panjang, keunggulan Batam sebagai motor pertumbuhan industri nasional bisa terkikis perlahan.
Pasokan Gas Berkurang Drastis
Pasokan gas bumi untuk Kota Batam mengalami penurunan drastis sejak 2024. Bahkan saat ini, pasokan dari Sumatra berkurang lebih dari 50 persen. Demi menjaga suplai energi untuk pelanggan—terutama sektor industri dan pembangkit—PT Perusahaan Gas Negara (PGN) kini menambahkan pasokan dari LNG, yang harganya jauh lebih mahal dibanding gas pipa.
Hal itu disampaikan Area Head PGN Batam, Wendi Purwanto, menanggapi isu kenaikan harga gas bagi industri di Batam. “Harga gas bukan semata-mata naik. Tapi sumber pasokan sekarang berasal dari dua jenis: gas pipa dari Sumatra dan LNG domestik. Harga gas pipa sekitar USD8–9 per MMBTU, sedangkan LNG jauh lebih mahal. Maka, harga gas di pelanggan jadi kombinasi dari dua sumber ini,” kata Wendi, kemarin.
Menurutnya, sejak dua tahun lalu, sumur-sumur gas di Sumatra menunjukkan tanda-tanda penurunan produksi. Hingga kini, belum ada tambahan pasokan baru dari wilayah tersebut.
“PGN sebenarnya sudah membatasi distribusi ke pelanggan sejak 2023. Tapi kami masih berusaha menjaga pasokan dengan cara lain, salah satunya lewat LNG,” ungkapnya.
Wendi menegaskan, penentuan harga gas bukan wewenang PGN, melainkan keputusan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian ESDM yang menetapkan harga dan alokasi, termasuk untuk program HGBT senilai USD6–7 per MMBTU.
“Industri yang ditetapkan sebagai penerima HGBT tetap mendapat harga lebih murah. Tapi yang tidak menerima, akan mendapat sisa alokasi yang cenderung lebih mahal,” tambahnya.
PGN sendiri tak punya kuasa dalam menentukan siapa yang dapat HGBT. Terdapat tujuh sektor yang mendapatkan gas sesuai HGBT, di antaranya PLN, karet, dan nikel.
“PLN termasuk penerima HGBT, tapi jumlahnya dibatasi. Saat ini, hanya sekitar 70–80 persen kebutuhan PLN yang dipenuhi dari gas pipa. Sisanya tetap memakai LNG,” jelas Wendi.
Lalu, bagaimana dengan Singapura yang disebut tetap lancar menerima gas? Wendi membantah kabar itu. Ia menyebut, negara tetangga itu hanya menerima pasokan minimum kontrak sekitar 170-an MMBTU—sekitar separuh dari kebutuhan normal.
“Mereka juga dikurangi, karena pasokan dari Sumatra terbatas. Kalau Indonesia sampai mengurangi di bawah minimum, bisa kena denda karena ini kontrak antar-pemerintah,” ujarnya.
Wendi juga mengungkapkan, PGN sebenarnya tidak punya alokasi LNG sendiri. Pihaknya menggunakan LNG spot yang tidak diekspor.
“Tapi karena ini bagian dari pendapatan APBN, harganya tetap harga ekspor. Gas itu dibawa ke Lampung, lalu didegasifikasi dan disalurkan ke Batam, Dumai, hingga Jawa Barat,” jelasnya.
Terkait gas dari Natuna, PGN juga tidak mendapatkan jatah. Menurut Wendi, sejak awal 2025, seluruh alokasi gas dari Natuna diserahkan penuh kepada PLN. Pemerintah yang menentukan bagaimana gas itu dibagi, baik untuk pembangkit maupun industri.
“PGN hanya menyalurkan sesuai arahan pemerintah,” ujarnya.
Meski begitu, PGN tak tinggal diam. Perusahaan pelat merah itu sedang menjajaki berbagai sumber baru, salah satunya dari wilayah Andaman. “Rencananya kami akan menyambungkan jaringan pipa dari Medan ke Dumai. Tapi ini jangka panjang, paling cepat bisa terealisasi empat tahun lagi,” kata Wendi.
Ia menambahkan, PGN bersama asosiasi industri kini aktif berdiskusi dengan pemerintah agar gas industri bisa kembali terjangkau. “HGBT sebenarnya sangat baik untuk industri. Tapi karena gas milik negara, PGN hanya menjalankan. Kalau harganya murah, kami juga beli murah dan jual murah. Tapi kalau pasokan LNG mahal, otomatis jualnya mahal,” jelasnya.
Saat ini, rata-rata harga gas industri naik dari USD9 menjadi sekitar USD15, atau meningkat 60–70 persen. Menurut Wendi, lonjakan ini tidak mendadak karena sebelumnya PGN sudah berkali-kali mengurangi pasokan. “Kami berharap ada tambahan pasokan gas murah dari Sumatra, tapi sampai sekarang belum ada,” tutupnya. (***)
Laporan: Arjuna – Yashinta
Editor: RYAN AGUNG