Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Sudah berbulan-bulan bus sekolah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun tak lagi mengangkut siswa di wilayah Meral dan Tebing. Dua unit kendaraan yang dulunya menjadi andalan para pelajar itu kini diam membisu, terparkir di halaman kantor Dishub dalam kondisi usang. Satu unit lainnya mangkrak di bengkel, menunggu nasib.
“Silakan lihat sendiri kondisinya. Dua unit bus di kantor tak bisa jalan, satu lagi di bengkel juga rusak parah. Bahkan bodi bus sudah harus diremajakan,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Karimun, Dedi Sahori, saat dikonfirmasi Batam Pos, Senin (30/6).
Dishub saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap kerusakan armada. Mulai dari penggantian suku cadang, pengecatan bodi, hingga evaluasi kelayakan operasional.
Perbaikan tersebut akan diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 atau dimasukkan dalam APBD murni 2026 mendatang.
Namun, rencana itu bukan tanpa kendala. Defisit anggaran dan efisiensi belanja akibat kebijakan pemerintah pusat menjadi tembok penghalang yang belum bisa ditembus.
Sudah lama operasional bus sekolah dihentikan. Kalau kondisinya tidak memenuhi standar keselamatan, lebih baik tidak dijalankan. “Kalau rusaknya sudah terlalu berat dan biaya perbaikan tidak ekonomis, lebih baik ganti unit baru,” ucap Dedi.
Sebagai alternatif, Dishub Karimun mulai menjajaki pendekatan ke sejumlah perusahaan di daerah itu. Harapannya, perusahaan-perusahaan tersebut bersedia menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengadaan bus sekolah baru.
“Ini bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dunia pendidikan. Anak-anak butuh transportasi yang aman dan nyaman untuk sekolah,’’ katanya.
Di lapangan, kondisi bus-bus tersebut mengundang keprihatinan. Salah satu unit terlihat mulai terkelupas cat bodinya karena terlalu lama dibiarkan di ruang terbuka, terpapar panas dan hujan. Tak ada perlindungan, tak ada pemeliharaan.
“Sayang sekali. Satu sisi siswa dilarang bawa motor ke sekolah, tapi fasilitas transportasi dari pemerintah juga tak tersedia. Harus ada solusi,” keluh James, warga Meral.(*)
Reporter : TRI HARYONO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO