Buka konten ini
PROVINSI Kepri dan Kota Batam selama ini dikenal sebagai wilayah dengan perekonomian maju, daya beli tinggi, dan angka kemiskinan rendah. Namun, realitas baru dari laporan Bank Dunia membuat wajah sejahtera ini retak.
Bank Dunia melalui laporan Juni 2025, Update to the Poverty and Inequality Platform menetapkan ambang baru garis kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country/UMIC)—kategori yang kini mencakup Indonesia—dari sebelumnya 6,85 dolar AS (USD) menjadi USD8,30 per hari. Perubahan ini menggunakan metodologi Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan standar PPP 2017.
Berdasarkan garis kemiskinan baru tersebut, sekitar 68,3 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Angka ini melonjak dari 60,3 persen dalam laporan Macro Poverty Outlook sebelumnya. Kenaikan ini bukan karena kondisi ekonomi memburuk, melainkan karena penyempurnaan standar global untuk menilai tingkat kesejahteraan riil masyarakat.
Ketika simulasi ambang baru ini diterapkan pada Kepri dan Batam, yang notabene merupakan dua wilayah dengan kekuatan ekonomi yang relatif unggul, maka hasilnya tetap mengkhawatirkan. Diperkirakan sekitar 55 persen hingga 62 persen warga Kepri dan 50 persen hingga 60 persen warga Batam masih hidup di bawah ambang konsumsi layak.
Simulasi ini dilakukan dengan memperhitungkan daya beli masyarakat Kepri dan Batam yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu antara 110 persen hingga 125 persen. Bahkan, dengan daya beli yang dianggap kuat, konsumsi harian mereka masih belum mencapai USD8,30 per orang, ambang minimum untuk hidup layak menurut ukuran global.
Di tingkat nasional, perbedaan angka antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia sangat mencolok. BPS mencatat angka kemiskinan Indonesia pada September 2024 hanya 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa. Sebaliknya, Bank Dunia menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai lebih dari 68 persen atau 194,4 juta jiwa dari total populasi 284 juta jiwa.
Disparitas ini muncul karena perbedaan pendekatan. BPS menggunakan metodologi garis kemiskinan berbasis kebutuhan makanan dan non-makanan minimum yang relevan secara lokal. Sementara Bank Dunia mengadopsi pendekatan standar internasional, dengan asumsi konsumsi layak setara USD8,30 per hari.
Bank Dunia menyebut, meski Indonesia telah berhasil menghapus kemiskinan ekstrem, namun sebagian besar warganya kini terjebak dalam ”kemiskinan tersembunyi”: bukan miskin secara ekstrem, tetapi masih jauh dari kehidupan layak menurut ukuran global.
“Revisi PPP mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional yang menunjukkan kenaikan lebih tinggi dibandingkan perubahan harga semata,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip, Kamis (19/6).
Laporan ini menimbulkan pertanyaan mendalam: apakah indikator kemiskinan nasional masih relevan dalam menggambarkan kenyataan hidup masyarakat di daerah seperti Kepri dan Batam?
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai indikator BPS sudah usang. Ia menyarankan agar BPS merevisi metode perhitungan garis kemiskinan dengan melibatkan akademisi independen dan lembaga internasional.
”Sejak 1976, indikator pengukuran garis kemiskinan oleh BPS tidak mengalami perubahan signifikan,” katanya.
Ketidaktepatan pengukuran ini berpotensi membuat bantuan sosial tidak menjangkau kelompok masyarakat yang sebenarnya miskin. Jumlah orang miskin yang understated berisiko membuat program perlindungan sosial menjadi tidak efektif.
Peneliti Celios lainnya, Nailul Huda, menyoroti rendahnya prioritas anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Hanya sekitar 3 persen dari total APBN dialokasikan untuk bantuan sosial, sementara 14 persen justru digunakan untuk membayar utang.
“Dengan belanja sekitar Rp2.500 triliun, dana Rp350 triliun dipakai untuk utang. Sementara bansos hanya Rp75 triliun. Mana bisa kita mengurangi kemiskinan secara signifikan?” kata dia.
Lebih lanjut, mereka juga mendorong pemerintah menjajaki skema debt swap for poverty reduction, yakni penukaran utang dengan program penanggulangan kemiskinan.
Bom Waktu Sosial-Ekonomi
Selama ini, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Kota Batam dikenal sebagai wilayah dengan daya beli tinggi, tingkat pengangguran yang relatif terkendali, serta angka kemiskinan yang selalu rendah dalam laporan nasional. Namun kenyataan itu mulai dipertanyakan setelah Bank Dunia merilis pembaruan data Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Di Kepri dan Batam, gejala ini mulai terlihat jelas. Simulasi berdasarkan standar PPP Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 50–60 persen warga Batam dan 55–62 persen warga Kepri hidup di bawah garis konsumsi layak versi internasional. Ini menggambarkan bahwa separuh lebih warga Kepri sebenarnya belum benar-benar sejahtera, meskipun daerah ini selama ini terkesan ”makmur”.
Pengamat ekonomi Kota Batam, Suyono Saputro, menyebut bahwa fenomena ini patut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
“Kemiskinan tersembunyi ini nyata, meski tidak kasat mata. Mereka mungkin tidak masuk dalam kategori miskin versi BPS, tapi tetap menghadapi tekanan ekonomi yang berat setiap hari,” ujarnya, saat diwawancarai Batam Pos, Senin (23/6).
Menurut Suyono, banyak warga Kepri dan Batam yang memiliki pekerjaan, namun dengan pendapatan yang sangat rendah dan tidak stabil. Mereka bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, buruh lepas, atau pekerja harian. Secara statistik mereka tidak tergolong miskin, namun kenyataannya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan bergizi, tempat tinggal layak, atau akses kesehatan dan pendidikan.
“Salah satu penyebab utama adalah standar garis kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah kita, yang dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, khususnya di daerah berbiaya hidup tinggi seperti Batam,” jelasnya.
Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), pengukuran kemiskinan di Indonesia terlalu fokus pada aspek moneter yakni berdasarkan jumlah pendapatan. Padahal, kemiskinan non-moneter, seperti terbatasnya akses terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan juga merupakan indikator penting yang selama ini diabaikan.
Suyono menyebutkan bahwa ketidaksetaraan dalam mengakses layanan dasar menjadi salah satu akar persoalan. Banyak warga di pulau-pulau terluar Kepri atau wilayah padat penduduk di Batam yang masih kesulitan mendapatkan air bersih, sanitasi layak, maupun pelayanan kesehatan dasar.
“Kondisi ini mengungkap bahwa kita selama ini hanya melihat kulit luar dari kesejahteraan. Di dalamnya, ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sistematis karena sistem pengukuran dan pelayanan yang tidak inklusif,” ujarnya.
Sebagai kota industri, Batam memiliki karakteristik biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibanding daerah lain di Kepri. Namun, banyak pekerja di sektor manufaktur, logistik, dan perdagangan masih menerima gaji minimum atau bahkan di bawahnya karena bekerja secara informal.
“Banyak warga yang harus memilih antara bayar kontrakan atau beli makanan bergizi. Ini bentuk kemiskinan modern yang seringkali tidak terlihat di laporan resmi,” ucap Suyono.
Ia juga menyoroti bahwa banyak pekerja di Batam tidak memiliki jaminan sosial, akses asuransi kesehatan, ataupun peluang peningkatan keterampilan. Ini menyebabkan mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan meski sudah bekerja selama bertahun-tahun.
Suyono mengusulkan beberapa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan ini. Pertama, revisi garis kemiskinan lokal yang disesuaikan dengan realitas biaya hidup di masing-masing daerah.
“Batam tak bisa disamakan dengan Natuna atau Lingga. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan indikator kemiskinan berdasarkan konteks wilayah masing-masing,” tegasnya.
Kedua, ia mendorong adanya perbaikan sistem pengumpulan data, agar kelompok rentan yang selama ini tidak terjangkau bisa diidentifikasi dan masuk dalam program bantuan sosial.
Ketiga, memperluas akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik, terutama di kawasan padat penduduk, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Keempat, penguatan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kerja, pendampingan usaha kecil, hingga program peningkatan ekonomi keluarga berbasis komunitas.
“Jika tidak segera ditangani, kemiskinan tersembunyi akan menjadi bom waktu sosial-ekonomi. Kita bisa kehilangan stabilitas sosial karena masyarakat terus hidup dalam tekanan tanpa perlindungan yang memadai,” tegasnya.
Kemiskinan Tersembunyi di Batam
Kota Batam yang dikenal sebagai motor ekonomi Kepulauan Riau ternyata menyimpan potret lain: wajah-wajah pekerja keras yang tetap hidup dalam kemiskinan yang tak tercatat (tersembunyi).
Salah satunya adalah Suari, buruh galangan kapal di kawasan Tanjunguncang. Setiap sore, setelah lelah seharian bekerja, ia membantu istrinya berjualan makanan di pinggir jalan Marina City.
“Gaji bulanan saya hanya cukup untuk makan dan bayar sewa tempat tinggal. Pendidikan anak? Itu kami cari tambahan lewat jualan,” ujarnya.
Cerita Suari bukan satu-satunya. Hendra, warga Batuaji, harus menunda kuliah anak sulungnya.
“Gaji saya cukup buat kebutuhan harian dan dua anak yang masih sekolah. Tapi untuk biaya kuliah? Belum sanggup,” katanya.
Di tengah keterbatasan, Hendra tetap bekerja penuh waktu. Namun, kerja keras itu tak mampu membebaskan keluarganya dari jerat kemiskinan.
”Upah minimum kota kita tak lagi relevan. Biaya hidup tinggi, tapi gaji tidak naik signifikan,” ujar Suprapto, Panglima Garda Metal FSPMI Batam, menanggapi kondisi riil kehidupan masyarakat di Batam.
Ia menyoroti bahwa UMK yang stagnan hanya cukup untuk kebutuhan dasar.
“Kalau cuma bisa makan, bagaimana dengan sekolah anak? Kesehatan? Transportasi? Itu semua juga kebutuhan pokok,” katanya.
Ironisnya, banyak warga seperti Suari dan Hendra tidak termasuk dalam kategori miskin versi pemerintah. Mereka tak masuk basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga tak berhak menerima bansos, subsidi pendidikan, atau pengobatan.
Akibatnya, mereka berada dalam zona abu-abu: terlalu miskin untuk mandiri, tapi dianggap terlalu ‘mampu’ untuk dibantu.
Kini, publik menuntut perubahan. Pemerintah pusat dan daerah perlu meninjau ulang sistem pendataan kemiskinan, skema bantuan sosial, serta kebijakan upah dan kesehatan.
”Jika tidak, Batam akan terus mencetak tenaga kerja murah untuk mesin industri, tapi gagal memberi mereka kehidupan yang manusiawi,” Suprapto.
Pelacakan Kemiskinan Tak Berdasarkan Bank Dunia
BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pelacakan angka kemiskinan menggunakan metode PPP atau standar Bank Dunia. Namun, BPS mengaku menggunakan standar PPP 2017 saat menghitung angka kemiskinan ekstrem.
Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan bahwa BPS mengacu pada pendekatan basic needs atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan, yang diukur melalui garis kemiskinan.
“Metode ini dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan dua kali dalam setahun, pada Maret dan September. Untuk Provinsi Kepri, sampel survei mencakup 4.170 rumah tangga dari seluruh kabupaten/kota,” ujar Margaretha kepada Batam Pos, Minggu (22/6).
“Penduduk yang pengeluaran per kapitanya per bulan berada di bawah garis kemiskinan, itulah yang dikategorikan miskin,” ujarnya.
Terkait PPP, Margaretha menegaskan bahwa BPS Kepri memang tidak menggunakannya untuk simulasi kemiskinan secara umum.“Garis kemiskinan Bank Dunia disusun bukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara spesifik. Tujuannya lebih untuk membandingkan antarnegara dalam konteks global,” jelasnya.
Metode Bank Dunia, menurutnya, tidak dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan. Sebaliknya, pendekatan BPS dirancang untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara kontekstual dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan nasional.
Dari sisi tren, angka kemiskinan di Kepri selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2020 tercatat sebesar 5,92 persen, lalu mengalami naik-turun hingga Maret 2024. Kota Batam mengalami pola yang serupa. Lonjakan angka kemiskinan pada 2021-2022 terutama disebabkan dampak pandemi Covid-19.
“Naik-turunnya angka kemiskinan sangat tergantung pada kondisi ekonomi wilayah,” katanya.
Margaretha juga mengimbau agar masyarakat tidak salah menafsirkan data. ”Publik perlu lebih bijak dalam memahami informasi, dan mengacu pada sumber yang sah serta mampu menginterpretasikan data secara utuh,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, Irwanto, mengakui adanya perbedaan antara data kemiskinan BPS dan Bank Dunia. Namun, Dinsos tetap menggunakan data resmi dari BPS yang dirilis melalui Berita Resmi Statistik (BRS) setiap Maret dan September.
“Indikator seperti jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan, hingga garis kemiskinan menjadi dasar dalam merancang kebijakan di Kepri,” jelas Irwanto.
Kebutuhan Dasar, Bukan Kurs Dolar
BPS Kota Batam juga menegaskan bahwa penghitungan angka kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, bukan garis kemiskinan internasional.
Kepala BPS Kota Batam, Eko, menjelaskan bahwa pendekatan ini mengukur ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
“Garis Kemiskinan disusun secara spesifik per wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),” jelasnya, Senin (23/6).
“Metodologi Bank Dunia penting untuk pemantauan global, tetapi tidak mencerminkan kebutuhan dasar nyata masyarakat Indonesia,” ujar Eko.
Menariknya, dalam factsheet berjudul The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia yang dirilis 13 Juni 2025, Bank Dunia sendiri menyarankan agar Indonesia tetap menggunakan pendekatan BPS dalam menghitung angka kemiskinan karena dianggap paling relevan untuk kebutuhan kebijakan nasional.
Perbedaan ajuan bank dunia dan BPS sah-saja. Namun yang pasti, kemiskinan tersembunyi juga mengisyaratkan kerentanan sosial yang tinggi. Penduduk yang berada di ambang konsumsi minimum berisiko besar terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem akibat guncangan ekonomi, krisis kesehatan, atau inflasi.
Laporan Bank Dunia menjadi cermin baru yang memaksa Indonesia lebih jujur terhadap wajah kemiskinan yang selama ini tersembunyi di balik tembok angka resmi. Wajah-wajah yang tak tercatat, tapi nyata. (***)
Reporter : ARJUNA – RENGGA YULIANDRA – EUSEBIUS SARA – AZIS MAULANA – MOHAMAD ISMAIL
Editor : RYAN AGUNG