Buka konten ini
Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam ex-officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam di Jakarta, Kamis (20/2) lalu. Selama 100 hari pertama, pasangan ini mulai menjalankan beragam program untuk menggairahkan perekonomian dan pembangunan di Batam. Bagaimana masyarakat menanggapi kinerja mereka di 100 hari pertama?
DILANTIK pada 20 Februari 2025, pasangan yang dikenal dengan akronim ASLI ini mengemban harapan besar perubahan dari masyarakat Batam. Namun, evaluasi dari pelbagai pihak menunjukkan perjalanan awal mereka masih penuh tantangan, ekspektasi, dan pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengungkapkan bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan Amsakar-Li Claudia, pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat terkait keluhan terhadap pelayanan publik. Laporan-laporan itu dominan berasal dari unit kerja di bawah Pemerintah Kota (Pemko) Batam, seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Satpol PP, puskesmas, kecamatan, dan lembaga RT/RW.
“Meski jumlahnya tidak signifikan, ini menjadi catatan penting agar seluruh perangkat kerja meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan,” katanya, Minggu (1/6).
Laporan terhadap BP Batam bahkan cenderung meningkat. Keluhannya bukan main-main: menyangkut persoalan layanan administrasi pertanahan, tumpang tindih alokasi lahan, hingga konflik agraria yang tak kunjung tuntas.
Dalam konteks 100 hari kerja, Lagat menilai langkah reformasi birokrasi Amsakar-Li Claudia masih prematur untuk dievaluasi secara me nyeluruh. Ia menyarankan agar keduanya terlebih dahulu memetakan permasalahan, mengumpulkan data secara menyeluruh, dan mengevaluasi kinerja selama lima tahun terakhir sebelum mengambil keputusan besar.
“Kebijakan reformasi birokrasi harus efektif dan efisien, bukan sekadar menciptakan kegaduhan,” kata dia.
Ombudsman juga menyoroti rendahnya keterbukaan informasi, khususnya terkait evaluasi jabatan dan penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Proses ini dinilai sarat nuansa subjektivitas. Padahal, netralitas ASN dan keterbukaan seharusnya menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Terlihat seperti ada like and dislike dalam proses mutasi jabatan. Beberapa pejabat akan ‘diparkirkan’ karena dianggap bagian dari kekuasaan sebelumnya,” ujarnya.
Terkait maladministrasi, ia menlihat belum tuntasnya penanganan kampung tua. Dia pun mendesak Pemko dan BP Batam segera menuntaskan sertifikasi kampung tua untuk mencegah konflik dan mengangkat nilai historis sebagai kawasan wisata budaya Melayu.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, meminta publik tidak terburu-buru menilai pemerintahan Amsakar-Li Claudia hanya dari 100 hari awal. Namun, ia mengakui sejumlah gebrakan sudah terlihat.
Ia menyebut program prioritas seperti penanganan banjir melalui pembentukan task force, distribusi insentif lansia, hingga perbaikan jalan dan drainase sudah mulai dilaksanakan. Penanganan air bersih dan sampah juga mulai menunjukkan progres.
“Kami di DPRD mendukung penuh pelaksanaan visi-misi ASLI agar Batam lebih hebat,” katanya, Sabtu (31/5).
Ketua Apindo Batam, Rafky Rasid, menilai dalam waktu yang relatif singkat, duet Amsakar-Li sudah menunjukkan gebrakan awal yang konkret dan memberi harapan akan adanya perubahan besar, baik di tubuh Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam.
”Walaupun baru menjabat selama 100 hari, sudah cukup banyak langkah progresif yang mereka lakukan. Mulai dari pembenahan persoalan klasik seperti penyempitan drainase, hingga langkah strategis de-ngan mendorong pemerintah pusat agar menyederhanakan perizinan investasi di Batam,” kata Rafky, Sabtu (1/6).
Ia menilai, birokrasi perizinan yang panjang dan berbelit selama ini menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan investasi di Batam. Oleh karena itu, Apindo memberikan apresiasi terhadap upaya Amsakar-Li yang dinilai gigih memperjuangkan pelimpahan kewenangan perizinan dari pusat ke BP Batam.
”Kita lihat Pak Amsakar dan Bu Li sangat getol memperjuangkan pelimpahan kewenangan ini sampai ke Pre-siden,” ujarnya.
Selain itu, menurut Rafky, indikator peningkatan investasi sudah mulai terlihat dari berkembangnya kawasan industri di Batam. Bahkan, beberapa kawasan industri yang sebelumnya tersedia kini hampir terisi penuh, menandakan geliat investasi yang menjanjikan.
Namun demikian, Apindo juga memberikan sejumlah catatan dan masukan agar Pemko dan BP Batam tidak cepat berpuas diri atas pencapaian yang ada. ”Kita harus tetap waspada. Persaingan kawasan ekonomi di regional sangat ketat. Jadi Batam harus terus berbenah dan meningkatkan iklim investasi yang kompetitif setiap saat,” tegas Rafky.
Salah satu masalah krusial yang masih menjadi keluhan pengusaha, lanjutnya, adalah tingginya tarif kontainer dari Batam ke luar negeri maupun ke wilayah pabean Indonesia. ”Tarif kontainer dari Batam ini masih tergolong mahal dan menjadi beban pelaku usaha. Kita minta agar BP Batam dan pihak terkait bisa mencari akar permasalahannya dan segera menurunkan tarif tersebut,” pintanya.
Pengamat Ekonomi Kota Batam, Suyono Saputro, menilai bahwa secara umum 100 hari kepemimpinan Amsakar-Li Claudia menunjukkan upaya serius dalam mewujudkan program kerja serta menyelesaikan berbagai persoalan kota. Namun masih ada pekerjaan rumah yang menjadi sorotan publik.
“Secara umum, saya melihat dalam 100 hari ini sudah ada upaya untuk mewujudkan program kerja dan menyelesaikan permasalahan kota,” ujar Suyono.
Meski demikian, ia memberi catatan khusus terkait persoalan klasik yang belum terselesaikan hingga kini, yaitu sampah dan banjir. “Harus ada upaya konkret yang dilakukan untuk mengatasi sampah dan banjir,” tegasnya.
Suyono juga menyoroti pentingnya penguatan reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin baik dan proses perizinan usaha menjadi lebih mudah dan terjangkau. Lebih lanjut, ia menilai bahwa Amsakar-Li memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap kompleksitas masalah di Batam.
Namun dari kacamata aktivis lingkungan, pasangan Amsakar-Li Claudia belum menunjukkan langkah signifikan dalam pengendalian ekspansi lahan dan tata ruang yang mengancam daya dukung lingkungan Batam. Founder Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, mengatakan hingga kini belum ada langkah konkret menertibkan pembangunan di kawasan yang menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk kawasan lindung dan sempadan pantai.
”Pelaksanaan kebijakan pembangunan masih produk rezim lama. Warisan dampak lingkungan dan sosial menimbulkan berbagai masalah, hal ini yang menjadi PR besar yakni pengawasan pembangunan dan lahirnya kebijakan baru yang pro-lingkungan,” kata dia.
Salah satu risiko ekologis terbesar yang berpotensi diabaikan adalah banjir, darurat sampah, kerusakan ekosistem pesisir, daerah tangkapan air (catchment area) dan rusak ataupun berubahnya status hutan lindung.
Meskipun demikian, Hendrik mengapresiasi tindakan cepat Amsakar-Li Claudia terhadap kasus penimbunan DAS Baloi dan pembatalan pembangunan di buffer zone Jalan Laksamana Bintan. Ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap isu lingkungan.
Untuk penilaian kinerja lingkungan, Akar Bhumi memberi skor 6 dari 10. Beberapa indikator positif seperti penanganan sampah dan intervensi terhadap pelanggaran drainase disebut patut diapresiasi. Akan tetapi, perhatian terhadap keberlanjutan dan tata ruang masih kurang.
Dari perspektif pelaku usaha, Hendri Rahman, Ketua Asosiasi Perusahaan Periklanan Batam (APPB), menilai Amsakar-Li Claudia sudah bekerja maksimal menjaga iklim usaha di Batam. “Kemudahan perizinan dan investasi harus terus ditingkatkan, serta persoalan pengupahan tenaga kerja yang sering menjadi sumber konflik harus diselesaikan,” ujarnya.
Menurut Hendri, percepatan birokrasi sudah terjadi, dan contoh penanganan kasus DAM Baloi menjadi bukti keseriusan pemerintah turun langsung mengatasi masalah. “Dunia usaha dan pemerintah harus bergandengan tangan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Komunikasi yang intensif lewat zoom meeting, FGD, atau ngopi pagi bersama pengusaha harus diperbanyak,” katanya.
Ada Perubahan dalam Tata Kelola Industri Batam
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam, Adhy Wibowo, menyebut pendekatan yang mereka lakukan sebagai lompatan baru dalam cara pemerintah berinteraksi dengan dunia usaha: responsif, sistematis, dan berbasis data.
“Mereka tidak sekadar duduk di ruang rapat menunggu laporan. Mereka turun langsung ke lapangan—belanja masalah, mendengar langsung keluhan pelaku industri. Ini bukan hanya soal empati, tapi cara membangun komunikasi dua arah yang selama ini minim,” kata Adhy.
Salah satu inovasi yang mencuri perhatian adalah pembangunan dashboard digital yang berfungsi sebagai sistem pengawasan dan kontrol penyelesaian masalah industri.
Menurut HKI, perubahan paling signifikan terlihat dari adanya sense of urgency pemerintah dalam menanggapi masalah klasik seperti perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan utilitas kawasan industri. Semua masuk dalam radar dashboard, lengkap dengan indikator progres dan waktu penyelesaian yang jelas.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yafet Ramon menilai 100 hari pertama kinerja Wali Kota-Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra belum ada menyentuh dengan buruh. “Kami katakan demikian bahwa 3 prinsip yang fundamental bagi buruh yaitu jaminan pekerjaan, jaminan upah, dan jaminan sisual belum signifikan dalam 100 hari kerja,” ujarnya.
Ketua DPC Iperindo Kepri, Ali Ulai, menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap sektor perkapalan, terutama melalui perizinan Terminal Khusus (Tarsus) dan perizinan operasional galangan kapal. Menurutnya, iklim investasi dan produksi di sektor ini sangat ditentukan oleh kemudahan birokrasi.
“Kalau perizinan dipermudah, investor dan pemilik proyek akan lebih percaya diri menanamkan modalnya,” ujarnya.
Ketidakpastian regulasi dan faktor teknis lain disebut menjadi penyebab utama melambatnya aktivitas ini. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas galangan dan kepercayaan investor.
Di lain pihak, Komandan Pangkalan Utana TNI Angkatan alaut (Danlantamal) IV Batam, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko, memandang bahwa kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun fondasi pelayanan publik yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Dalam kurun 100 hari pertama, arah kebijakan mereka mencerminkan keberpihakan pada isu-isu mendasar seperti air bersih, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah,” ujarnya.
Sedang Komandan Lanud Hang Nadim Batam, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, mengapresiasi capaian 100 hari kerja Pemerintah Kota Batam yang dipimpin Amsakar Achmad dan Li Claudia Candra. Ia menilai kemimpinan mereka penuh dedikasi, keberanian dalam pengambilan keputusan strategis, serta komitmen kuat untuk memajukan Kota Batam.
“Dalam 100 hari ini, kami menyaksikan berbagai capaian nyata yang mencerminkan semangat kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Letkol Hendro.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, I Ketut Kasna Dedi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Apresiasi ini disampaikan secara terbuka sebagai bentuk dukungan terhadap langkah progresif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batam, saya mengapresiasi langkah-langkah progresif yang telah dilakukan oleh Wali Kota Batam Bapak Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Ibu Li Claudia. Kami melihat adanya keseriusan dalam membangun Batam menjadi kota yang lebih baik, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta peningkatan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Di mata Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin, kinerja pasangan ini menunjukkan progres yang luar biasa. ”Komitmen mereka terlihat nyata. Sejak masa kampanye hingga kini, janji-janji mereka mulai diwujudkan, seperti misalnya fokus dan konsen pada masalah lingkungan,” ujar Zaenal, Senin (3/6). Salah satu sektor yang disorot Zaenal, keduanya sangat konsen membenahi lingkungan hidup. Mulai dari penanganan banjir, sampah, hingga evaluasi ketat terhadap sejumlah perizinan yang berpotensi merusak lingkungan.
Evaluasi atas capaian 100 hari kerja menjadi perhatian masyarakat sebagai cerminan arah pembangunan Kota Batam ke depan.
Masa bulan madu telah usai. Kini saatnya kerja nyata dan akuntabilitas. (***)
Reporter : RENGGA YULIANDRA – EUSEBIUS SARA – YASHINTA – YOFI YUHENDRI – ARJUNA – AZIS MAULANA – FISKA JUANDA – GALIH ADI SAPUTRO
Editor : RYAN AGUNG