Buka konten ini
WALI Kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Achmad, memaparkan kondisi dan langkah pembenahan pengelolaan sampah di Kota Batam. Menurutnya, persoalan persampahan terjadi di seluruh rantai layanan, mulai dari hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menjadi narasumber dalam podcast Batam Pos beberapa hari lalu. Ia menyebut, di sisi hulu, persoalan utama terletak pada armada pengangkut sampah yang sebagian dalam kondisi kurang layak.
“Untuk pelayanan persampahan, kompleksitas persoalannya ada di semua titik, baik hulu maupun hilir. Di hulu, sebagian kendaraan kondisinya kurang layak, ada yang rusak ringan hingga rusak berat. Spesifikasinya juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di hilir,” ujarnya.
Sementara itu, di sisi hilir, persoalan terpusat pada kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) yang sudah sangat penuh. Ia menilai pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Kesimpulan saya, hulu harus dibereskan dan hilir juga harus dibereskan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, satu hingga dua bulan setelah dilantik, Amsakar mengaku secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi persampahan. Ia juga mengumpulkan sekitar 950 petugas kebersihan dalam apel di Alun-Alun Engku Putri, Batam Center, untuk memberikan motivasi dan menegaskan pentingnya menjaga citra Batam sebagai beranda terdepan Indonesia.
Di sektor hilir, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena sebelumnya pengelolaan masih menggunakan sistem open dumping. Sistem tersebut kini diarahkan beralih ke metode landfill, yakni penimbunan sampah pada zona tertentu yang kemudian ditutup dengan tanah.
Zona B menjadi prioritas penanganan karena tinggi timbunan sampah telah mencapai sekitar 20 meter dengan volume diperkirakan 7,5 juta ton. Kondisi itu membuat area tersebut menyerupai bukit.
“Zona B sudah seperti bukit. Kendaraan sering tidak mampu naik tanpa bantuan bulldozer, sementara bagian bawahnya sudah penuh,” ungkapnya.
Pemerintah juga menggandeng pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam penanganan tersebut, termasuk bantuan armada dan material pengerasan untuk Zona A. Pemko Batam turut mengajukan izin kepada KLH agar zona tersebut dapat dimanfaatkan sementara waktu sambil dilakukan perataan di Zona B.
Menurut Amsakar, kondisi yang sebelumnya sangat kompleks kini mulai mendekati terkendali. Ke depan, pemerintah masih mengkaji skema pengelolaan, apakah melalui kemitraan dengan pihak swasta atau dikelola secara mandiri.
“Sekarang kami sedang menghitung secara cermat, apakah akan bermitra dengan swasta atau dikelola sendiri. Task force sedang menyiapkan konsep yang matang beserta perizinannya,” ujarnya. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO