Buka konten ini
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menilai arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi fondasi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun masyarakat yang berdaya secara berkelanjutan.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyampaikan pandangan tersebut menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia saat ini.
“Politik luar negeri Indonesia tidak lagi berhenti pada urusan elite atau sekadar retorika diplomatik. Kini, politik luar negeri menjadi instrumen nyata untuk memastikan rakyat lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Kamis (25/12).
Ia menegaskan, tujuan utama politik luar negeri adalah mewujudkan kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dalam kerangka itu, Cak Imin menilai Presiden Prabowo berhasil menerjemahkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif ke dalam strategi operasional yang konkret, bukan sekadar jargon “zero enemy, thousand friends”.
“Bebas dan aktif hari ini diwujudkan melalui kebebasan Indonesia dalam menentukan kepentingannya sendiri dan memperjuangkannya secara tegas di panggung internasional,” jelas Ketua Umum PKB tersebut.
Ia mencontohkan, strategi tersebut tercermin dari keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS, sembari tetap menjaga hubungan strategis dengan kekuatan Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pendekatan ini dikenal sebagai strategic hedging, yang memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan nasional sekaligus memanfaatkan peluang global demi kepentingan rakyat.
Penguatan diplomasi ekonomi, lanjut Cak Imin, menjadi wujud konkret dari arah politik luar negeri tersebut. Salah satunya melalui pembentukan Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi di Kementerian Luar Negeri.
“Langkah ini menegaskan diplomasi Indonesia tidak lagi bersifat simbolik, melainkan berorientasi pada hasil nyata bagi penguatan perekonomian nasional yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menyoroti finalisasi kerja sama dagang Indonesia–Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang dinilai membuka akses pasar ekspor bagi UMKM, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi domestik.
Selain itu, Cak Imin menyinggung langkah aktif Kementerian Luar Negeri dalam mendorong Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia–Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/I-EAEU FTA) yang telah dirintis sejak 2022 dan ditargetkan dapat ditandatangani pada akhir tahun ini. Kerja sama tersebut diyakini akan memperluas jangkauan pasar Indonesia hingga Eropa Timur dan Asia Tengah.
“Diplomasi ekonomi menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan rakyat. Inilah bentuk pemberdayaan yang berdampak nyata, termasuk dalam optimalisasi penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.
Terkait penempatan duta besar, Cak Imin menjelaskan Presiden Prabowo terlebih dahulu menetapkan redefinisi arah politik luar negeri dan strategi operasional bebas aktif sebelum menempatkan para dubes. Hal itu dilakukan agar seluruh misi diplomatik berjalan selaras dengan arahan presiden.
“Duta besar adalah pelaksana teknis diplomasi yang menjalankan arah kebijakan yang telah ditetapkan presiden,” ujarnya.
Menurutnya, orientasi politik luar negeri yang berpihak pada rakyat juga tercermin dari penguatan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Salah satunya melalui upaya pemerintah memulangkan korban tindak pidana perdagangan orang dari Myanmar.
Selain itu, komitmen Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia semakin mendapat pengakuan internasional, antara lain melalui peran Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB.
Dalam isu geopolitik global, Cak Imin menilai peran Indonesia semakin nyata, termasuk dalam isu Palestina. Indonesia, kata dia, tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui pendekatan yang strategis, rasional, dan kredibel.
Pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB bahkan dinilai memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator yang tegas dan dipercaya dunia internasional.
“Keberpihakan pada Palestina dilakukan dengan menjaga martabat bangsa sekaligus meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah global,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh langkah tersebut menunjukkan politik luar negeri sebagai fondasi penting dalam pemberdayaan masyarakat. Diplomasi Indonesia dinilai mampu menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan domestik, membuka peluang ekonomi, melindungi hak dasar warga negara, serta menciptakan masyarakat yang berdaya.
“Diplomasi kita tidak mengejar populisme jangka pendek, melainkan manfaat nyata jangka panjang bagi rakyat,” pungkasnya. (***)
Reporter : JAILANI
Editor : MUHAMMAD NUR