Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mulai memasuki fase baru. Jika sebelumnya bertumpu pada sektor keuangan, kini penggerak utama beralih ke sektor riil, khususnya industri halal. Perubahan fokus ini dipandang penting agar ekonomi syariah tumbuh lebih merata, berkelanjutan, dan memberi dampak langsung bagi perekonomian nasional pada 2026.
Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penguatan sektor riil menjadi fondasi utama transformasi ekonomi syariah. Ekonom CSED INDEF Handi Risza mengatakan, secara konseptual pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari aktivitas riil, lalu ditopang sektor keuangan.
“Di Indonesia, ekonomi syariah memang lebih dulu berkembang dari sektor keuangan. Namun kini arahnya bergeser ke industri halal dan mulai terintegrasi dengan arus utama ekonomi nasional. Konsistensi transformasi ini perlu dijaga agar kontribusinya semakin terasa,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/12).
Handi optimistis sektor riil berbasis industri halal akan terus menunjukkan kinerja positif pada 2026. Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berada langsung di bawah Presiden dinilai strategis, karena memperkuat pengembangan produk halal nasional yang sejalan dengan agenda prioritas pemerintah.
Dari sisi perencanaan, ekonomi dan keuangan syariah juga telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan mampu memperkokoh perannya sebagai salah satu pusat ekonomi syariah global.
Capaian tersebut tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang dirilis DinarStandard. Indonesia mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebesar 99,9, meningkat 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Prestasi menonjol lainnya adalah Indonesia menjadi negara dengan investasi halal tertinggi secara global, mencatat 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar sepanjang 2023 di sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, serta gaya hidup Muslim.
Meski demikian, Handi mengingatkan masih ada tantangan besar, terutama dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen, sementara tingkat inklusinya baru 13,41 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya selisih sekitar 30 persen masyarakat yang sudah memahami konsep keuangan syariah, tetapi belum memanfaatkannya dalam praktik. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO