Buka konten ini
GELOMBANG kritik terhadap anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, belum juga mereda. Bahkan, sorotan publik kini melebar hingga ke istrinya, Martina Soelistio.
Martina mendadak mengunci akun Instagram pribadinya, @martinasoelistio, setelah Endipat menuai kecaman akibat komentarnya soal donasi bencana Aceh–Sumatra yang digalang para relawan. Keputusan memprivat akun ini dilakukan tak lama setelah unggahan dan pernyataan sang suami menjadi bahan perbincangan luas.
Pemicu polemik adalah pernyataan Endipat dalam rapat Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Senin (8/12). Dalam forum tersebut ia menyinggung aksi penggalangan donasi untuk korban bencana Aceh dan Sumatra, yang menurutnya memunculkan persepsi keliru soal kinerja pemerintah.
Endipat bahkan menyebut beberapa relawan dengan istilah “si paling kerja”, “si paling Aceh”, hingga “sok-sok”, pernyataan yang kemudian viral dan memicu kemarahan publik.
“Ada yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja, padahal negara sudah hadir sejak awal. Ada yang baru datang bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat dalam rapat itu.
Komentar tersebut dinilai meremehkan upaya relawan dan masyarakat yang bergerak cepat membantu korban bencana. Kritik publik pun mengalir deras, terlebih di tengah isu donasi Rp10 miliar yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Di tengah sorotan itu, Endipat mengunci akun Instagram-nya @endipat.wijaya. Tak lama berselang, Martina mengikuti langkah serupa. Akun Instagram-nya yang memiliki 5.994 pengikut kini diprivat.
Martina sendiri diketahui juga berprofesi sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Jika Endipat duduk di Komisi I, Martina saat ini bertugas di Komisi X. Namun langkah memprivat akun justru membuat sorotan publik semakin tajam. Banyak warganet menilai tindakan itu sebagai upaya menghindar dari kritik.
Kritik dari Kepri
Dari Provinsi Kepri, kritik keras dilontarkan akademisi sekaligus Ketua III Lembaga Adat Melayu Kepri, Zamzami A. Karim. Ia menilai pernyataan Endipat tidak hanya tidak etis, tetapi juga mempermalukan masyarakat Kepri yang telah memberikan amanah politik kepadanya.
“Tentu malu kita sebagai orang Kepri punya wakil rakyat di DPR RI, tapi pernyataannya tidak menunjukkan sensitivitas atau simpati atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatra,” ujarnya, Selasa (9/12).
Menurut Zamzami, pernyataan Endipat tidak sekadar mengkritik Komdigi, tetapi juga menggiring kesan bahwa donasi dan kerja para relawan tidak berarti apa-apa.
“Kalau dengar videonya, jelas sekali ia menganggap apa yang dilakukan para relawan hanya pencitraan. Itu kesannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, relawan dan masyarakat justru bergerak cepat karena pada fase awal penanganan bencana terdapat kekosongan respons dari pemerintah. Dalam situasi tersebut, solidaritas warga menjadi penopang utama.
“Kalau mau mengkritik Komdigi karena dinilai lambat, ya cukup itu saja. Tidak perlu menyindir para penggiat media sosial yang menggalang dana dengan cepat,” katanya.
Zamzami juga menyoroti penggunaan istilah bahwa “pemerintah berdonasi” dalam penanganan bencana. Diksi itu, kata dia, keliru.
“Pemerintah tidak berdonasi. Pemerintah punya kewajiban melindungi rakyat. Kalau itu disebut donasi, berarti tidak paham konsep bernegara,” jelasnya.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumbar, Sumut, dan Aceh atas pernyataan Endipat. Menurutnya, pandangan tersebut tidak mewakili suara masyarakat Kepri.
“Sebagai warga Kepri, saya sungguh malu. Mohon maaf kepada saudara-saudara kita yang sedang berduka,” ujarnya.
Zamzami juga menilai Endipat bukan sosok yang dikenal luas oleh publik Kepri, sehingga sikap kontroversialnya semakin memperlebar jarak dengan masyarakat.
“Masyarakat Kepri sebenarnya tidak begitu kenal dia. Bisa terpilih dari Dapil Kepri saja sudah harus bersyukur. Seolah hanya mengambil suara rakyat Kepri untuk duduk di DPR RI,” katanya.
Tokoh masyarakat Batam, Sudirman El Batamy, kembali mengkritik Endipat. Ia menilai Endipat semestinya meminta maaf secara terbuka kepada seluruh relawan, bukan hanya kepada satu individu.
Endipat Berharap Polemik Mereda
Di tengah meningkatnya tekanan publik, Endipat menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan sebenarnya ditujukan kepada Komdigi yang dianggapnya kurang masif mempublikasikan kerja pemerintah dalam penanganan bencana.
Ia menyebut ketimpangan informasi sebagai akar kesimpangsiuran di ruang publik. Respons cepat relawan lebih mudah viral, sementara langkah pemerintah yang berskala besar justru tidak banyak terekspos.
“Negara bekerja besar, tetapi tidak banyak diberitakan. Masyarakat hanya melihat apa yang viral, bukan apa yang sebenarnya dilakukan,” ujar Endipat, Rabu (10/12).
Menurutnya, Komdigi sebagai institusi komunikasi pemerintah seharusnya memastikan informasi penanganan bencana tersebar merata sejak awal. Informasi yang akurat dapat meredam spekulasi dan memberi gambaran utuh terkait kondisi lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat merendahkan kerja relawan. Relawan, katanya, adalah “energi kemanusiaan bangsa” yang selalu hadir dengan ketulusan.
Endipat berharap polemik mereda dan semua pihak kembali memusatkan perhatian pada kolaborasi antara relawan, pemerintah, dan masyarakat demi percepatan pemulihan di daerah terdampak. (***)
Reporter : JP GROUP – ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK