Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat capaian baru dalam penyaluran subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga 27 November 2025, sebanyak 231.343 unit rumah telah tersalur dengan nilai Rp28,72 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak program ini bergulir pada 2010.
Pada awal tahun, pemerintah menargetkan penyaluran subsidi pemilikan rumah untuk 220.000 unit. Dengan realisasi yang melampaui target tersebut, BP Tapera memandang capaian ini sebagai kemajuan signifikan. Namun, seiring revisi kebijakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menaikkan kuota menjadi 350.000 unit. Jika mengacu pada target baru itu, penyerapan FLPP saat ini dinilai masih perlu dikejar.
BP Tapera bersama Kementerian PKP beberapa bulan terakhir memperkuat sosialisasi dan pemasaran program ke berbagai daerah untuk mendorong percepatan penyerapan.
Dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025), BP Tapera menjelaskan bahwa penyaluran FLPP selama 15 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi tajam. Pada 2010, penyaluran baru mencapai 7.959 unit, melonjak pada 2011 menjadi 109.592 unit, lalu menurun menjadi 64.785 unit pada 2012. Tren naik turun ini berlanjut hingga 2017 yang mencatat penyaluran terendah sebanyak 23.763 unit.
Setelah itu, subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali naik. Penyaluran mencapai 57.939 unit pada 2018, 77.835 unit (2019), 109.253 unit (2020), 178.728 unit (2021), hingga menembus 226.000 unit (2022) dan 229.000 unit (2023). Angka tersebut turun sedikit menjadi 200.300 unit pada 2024 sebelum mencatat rekor tertinggi tahun ini.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat. “Terima kasih kepada semua pihak atas kontribusi nyata selama ini — bank penyalur KPR, asosiasi pengembang, para pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan yang terus berjuang agar MBR dapat memiliki rumah pertamanya,” ujarnya.
Penyaluran FLPP tahun ini melibatkan 39 bank penyalur KPR, 22 asosiasi pengembang, serta 7.785 pengembang yang membangun 12.450 perumahan di 33 provinsi dan 399 kabupaten/kota.
Dari sisi penerima, buruh dan karyawan menjadi kelompok terbesar dengan porsi 74,62 persen, diikuti wiraswasta 13,19 persen, PNS 7,33 persen, anggota TNI/Polri 1,95 persen, dan kelompok lain 2,91 persen.
Heru berharap semakin banyak MBR yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. “Ayo segera manfaatkan peluang ini. Pastikan rumah pertama menjadi milikmu,” katanya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO