Buka konten ini
JAKARTA (BP) — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengeluarkan ultimatum tegas kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Ia meminta otoritas tersebut menuntaskan praktik saham gorengan dalam waktu maksimal enam bulan. Jika tidak, pemerintah menunda pemberian insentif bagi investor ritel.
Purbaya menuturkan, pembersihan pasar modal dari manipulasi harga merupakan syarat utama untuk menciptakan ruang investasi yang aman. Pemerintah tidak ingin menyalurkan insentif ketika pasar masih dikuasai praktik curang yang merugikan investor pemula.
“Seperti yang saya sampaikan ke Pak Mahendra, kalau praktik goreng-menggoreng bisa dibereskan, investor ritel otomatis lebih terlindungi. Setelah itu, barulah insentif — termasuk keringanan pajak — bisa kita berikan. Tujuannya supaya masyarakat masuk ke pasar yang tidak menyesatkan mereka,” ujar Purbaya di Gedung BEI, Rabu (3/12).
Menurut dia, memberikan insentif di tengah pasar yang masih kotor justru membuka risiko baru. Ia bahkan sempat melontarkan candaan bernada kritik.
“Nanti justru nambah dosa saya kalau begitu. Pasar harus dibuat benar-benar bersih dulu,” katanya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan mengukur keseriusan OJK dalam enam bulan ke depan. Indikatornya nyata: langkah hukum tegas, termasuk penangkapan atau sanksi pidana bagi pelaku manipulasi pasar.
“Dalam waktu enam bulan, kalau ada yang ditindak atau dihukum, insentif langsung kami cairkan. Investor—baik yang masuk langsung maupun lewat reksa dana—harus mendapat keuntungan yang adil,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa rencana insentif bukan sekadar janji, melainkan strategi untuk meningkatkan partisipasi publik di pasar modal. Namun syaratnya tidak berubah: pasar harus dibersihkan dulu.
Purbaya optimistis, jika pasar modal tertata dan ekonomi terus menguat, investasi saham akan menjadi pilihan menarik bagi masyarakat. “Kalau ekonomi tetap tumbuh positif, saham bisa jadi primadona baru,” tutupnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO