Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta PT Pos Indonesia bergerak cepat menyikapi laporan antrean panjang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di sejumlah daerah. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi penumpukan massa yang memicu keributan di kantor pos.
“Saya minta PT Pos segera mengambil langkah agar tidak terjadi penumpukan dalam penyaluran bansos,” ujar Gus Ipul, Minggu (30/11).
Menurut dia, pengaturan kedatangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus dilakukan secara terjadwal dan proporsional. Prosesnya wajib dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta aparat setempat.
“Jangan sampai ada keributan. Semua harus berjalan tertib, aman, dan manusiawi,” ujarnya.
Gus Ipul juga menegaskan pentingnya layanan prioritas bagi kelompok rentan. Lansia dan penyandang disabilitas diminta tidak ikut antre panjang.
“Lansia dan disabilitas harus mendapat layanan khusus. Mereka tidak boleh berdesakan. Itu prinsip pelayanan yang berkeadilan,” katanya.
Ia menekankan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan aparat kelurahan wajib mengarahkan warga saat proses penyaluran berlangsung.
Langkah itu diperlukan agar pembagian BLTS tetap tertib. Hingga saat ini, penyaluran BLTS telah mencapai 20 juta KPM. Kementerian Sosial terus memantau di seluruh provinsi bersama PT Pos.
Gus Ipul menjelaskan, BLTS diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. “Kita ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, tanpa hambatan,” ujarnya.
Ia mengimbau warga agar tidak panik atau mengira bantuan akan habis.
“Datang sesuai jadwal, ikuti arahan petugas. Bantuan tidak akan hilang atau berkurang. Semua akan menerima sesuai haknya,” tegas Gus Ipul.
Cara Cek Saldo Bansos Desember 2025
Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra senilai Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga berpendapatan rendah yang tercatat dalam desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap keluarga menerima Rp300.000 per bulan, sehingga totalnya mencapai Rp900.000 selama tiga bulan.
Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima BLT Kesra, pengecekan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan KTP melalui dua kanal resmi Kemensos. Cara pertama adalah melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Setelah membuka laman tersebut, pengguna cukup memilih wilayah sesuai KTP—mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan—kemudian memasukkan nama lengkap dan kode verifikasi yang muncul di layar. Setelah menekan tombol “Cari Data”, status penerimaan BLT beserta jenis dan periode bantuannya akan tampil.
Selain situs web, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store. Pengguna perlu membuat akun atau masuk menggunakan akun yang sudah ada, kemudian memilih menu “Cek Bansos”. Selanjutnya, data domisili dan nama lengkap sesuai KTP diisi sebelum menekan “Cari Data” untuk mengetahui status penerimaan.
Penyaluran BLT Kesra dilakukan melalui dua jalur. Bagi penerima yang terdaftar melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BTN, dana Rp900.000 akan langsung ditransfer ke rekening. Pencairan dapat dilakukan melalui ATM atau teller dengan membawa Kartu KKS dan KTP asli. Sementara itu, penerima yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia akan mendapatkan surat undangan pencairan. Proses penarikan dilakukan di kantor pos atau lokasi yang ditentukan dengan membawa KTP dan surat undangan tersebut. Untuk lansia dan penyandang disabilitas, PT Pos juga menyediakan layanan door-to-door agar bantuan tetap tersampaikan tanpa hambatan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK