Buka konten ini
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2026 dipastikan sebesar Rp3,3 triliun. Nilai tersebut turun Rp605 miliar dibandingkan APBD 2025.
Dalam rapat paripurna penyampaian laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Kamis (27/11), juga disampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah 2026 terkoreksi Rp422,8 miliar dari rancangan sebelumnya.
Pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok Rp1,8 triliun. Rinciannya: pajak daerah Rp1,5 triliun, retribusi daerah Rp207 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp4 miliar, serta pendapatan lain Rp53 miliar lebih.
Selain PAD, dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 juga menurun Rp495 miliar dibanding rancangan awal. “Kontribusi pajak masih yang paling besar, tetapi harus terus dioptimalkan,” ujar Pimpinan Banggar sekaligus Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bakhtiar.
Ia meminta Pemprov memaksimalkan potensi pendapatan lainnya, seperti retribusi labuh jangkar, pemanfaatan air permukaan, hingga pemanfaatan ruang laut untuk mendongkrak PAD. “Langkah ini penting agar Kepri tidak terus bergantung pada pajak daerah dan transfer pusat yang terus menurun,” tegasnya.
Sementara itu, belanja daerah 2026 ditetapkan Rp3,544 triliun atau turun Rp374 miliar lebih dari APBD 2025. Pemprov juga menyiapkan skema pinjaman daerah senilai Rp250 miliar.
Gubernur Kepri, Amsar Ahmad, menegaskan bahwa keuangan daerah akan dikelola secara optimal untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. APBD 2026 diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, penurunan stunting, hingga penanganan kemiskinan ekstrem.
“Sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” ujarnya.
Amsar mengakui bahwa penurunan TKD dari pemerintah pusat membuat Pemprov harus agresif mencari sumber pendapatan baru.
“Kami sebisa mungkin akan terus mendorong apa saja sumber PAD baru dan peningkatan PAD di Kepri,” pungkasnya. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY