Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menetapkan target besar dalam pengelolaan wilayah perbatasan untuk periode RPJMN 2025–2029.
Melalui Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) 2025 yang digelar Selasa (18/11), pemerintah pusat dan daerah menyepakati percepatan penyelesaian segmen batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan terluar Indonesia.
Rapat strategis yang dipimpin Menko Polhukam sekaligus Ketua Pengarah BNPP, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian itu menandai konsolidasi awal kebijakan perbatasan lima tahun ke depan.
Dalam arahannya, Djamari mengatakan, seluruh program lintas kementerian/lembaga harus mengikuti Rencana Induk (Renduk) BWNKP agar pembangunan perbatasan berjalan terpadu. Ia mengingatkan bahwa kawasan perbatasan adalah beranda terdepan bangsa yang harus dikelola secara serius untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di garis terluar.
“Pemerataan pembangunan di daerah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah,” kata Djamari dalam kegiatan yang digelar di Bogor, Jawa Barat.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan tiga mandat utama BNPP pada periode mendatang. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk titik-titik krusial seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, dan Pulau Sebatik. Ia memastikan komunikasi dengan negara tetangga terus dibangun agar penyelesaian batas dapat dituntaskan.
Mandat kedua adalah penguatan pengelolaan PLBN. Tito menyebut kualitas PLBN Indonesia kini sudah lebih maju dibandingkan beberapa negara di kawasan, dan pemerintah berencana menambah 11 PLBN baru dalam waktu dekat.
“Kami berharap pembangunan fisik tersebut dapat segera diselesaikan Kementerian PUPR,” ujarnya.
PLBN, lanjutnya, bukan hanya pintu gerbang negara, tetapi juga wajah pelayanan pemerintah melalui unsur CIQS di dalamnya.
Saat ini, BNPP telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 PLBN sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Peningkatan fasilitas PLBN diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi lintas batas, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat mobilitas masyarakat serta barang.
Tito juga menyoroti mandat ketiga, yaitu mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya soal infrastruktur dan batas negara, tetapi juga menciptakan produktivitas ekonomi sebagai penopang kesejahteraan masyarakat.
Kawasan perbatasan, tegas Tito, harus mampu menjadi buffer zone yang memperkuat sistem pertahanan nasional, namun tetap hidup secara ekonomi.
Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi, menambahkan bahwa sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan perbatasan. Tanpa keselarasan program, pembangunan sulit mencapai hasil optimal. Karena itu, Rakorendal tahun ini menjadi forum kunci yang menentukan arah koordinasi lima tahun ke depan.
Rakorendal 2025 dihadiri 18 gubernur dari provinsi perbatasan, para bupati dan wali kota, kepala Bappeda, serta perangkat daerah yang menangani urusan batas wilayah.
BNPP menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025–2029.
Dengan target besar dan koordinasi antarinstansi yang semakin solid, BNPP optimistis pengelolaan perbatasan ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah terdepan negara. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : FISKA JUANDA