Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pernyataan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyinggung dominasi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart sontak menggelinding jadi perbincangan hangat. Ia menilai dua jaringan ritel raksasa itu telah “menggerus ruang hidup” pelaku usaha mikro di berbagai daerah.
“Kita tahu, ritel-ritel raksasa yang masuk ke kampung-kampung telah membunuh ekonomi rakyat kecil,” ujar Cak Imin saat memaparkan capaian satu tahun pemberdayaan masyarakat di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10).
Menurutnya, maraknya ritel modern bukan sekadar urusan pasar, tetapi sudah menyentuh soal keadilan ekonomi nasional. Dua jaringan besar itu, katanya, membuat pemerintah daerah kewalahan menyeimbangkan laju ekonomi lokal.
“Terus terang, gurita besar itu bernama Indomaret dan Alfamart,” tegas Ketua Umum DPP PKB tersebut.
Cak Imin mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang mulai berani membatasi ekspansi ritel besar lewat perda. Ia menyebut kebijakan itu bentuk nyata keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.
“Bupati-bupati banyak yang mulai berani menghadapi gurita besar yang merepotkan UMKM kita,” tuturnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah kini menginisiasi program Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Hingga akhir Oktober 2025, sudah ada sekitar 5.000 koperasi beroperasi, dengan target 80 ribu pada tahun depan. Program ini diharapkan jadi benteng ekonomi rakyat sekaligus simbol kemandirian desa.
“Ekonomi lokal harus kuat agar rakyat tidak bergantung pada sistem pasar yang dikuasai segelintir pemain besar,” pungkasnya.
Namun, suara penyeimbang juga muncul dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta pernyataan Cak Imin disikapi secara bijak. Ia menegaskan, ucapan sang menteri bukan serangan terhadap pelaku usaha tertentu, melainkan peringatan agar ekosistem perdagangan berjalan berimbang.
“Pernyataan itu harus dilihat sebagai dorongan untuk menata kembali struktur ekonomi nasional. Ritel modern dan usaha kecil tidak seharusnya saling melemahkan, tetapi tumbuh bersama,” ujarnya, Kamis (30/10).
Rivqy menyoroti ketimpangan omzet—ritel modern mencatat angka fantastis Rp700 triliun per tahun, sementara jutaan UMKM yang menopang 60 persen PDB nasional,sulit mengakses pasar & modalan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan izin pendirian ritel modern tidak merugikan pedagang kecil di sekitarnya. Banyak daerah yang bahkan radius antar-minimarketnya tak sampai 200 meter,” tegasnya.
Ia mendorong agar ritel modern membuka ruang bagi produk lokal di jaringan toko mereka. “Modernisasi ekonomi penting, tapi harus berkeadilan agar tak ada yang tertinggal,” katanya.
Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan pemerintah tidak sedang memusuhi ritel besar, melainkan ingin menciptakan rantai bisnis yang adil. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO TEJO