Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan implementasi Satu Data Indonesia (SDI). Langkah ini menjadi upaya penting dalam memastikan data pembangunan daerah tersaji secara akurat, terpadu, dan mudah dimanfaatkan lintas sektor.
Sebagai langkah awal, BPS Anambas menggelar Bincang Asik Sektoral, Kamis (30/10). Kegiatan ini melibatkan 24 organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai penghasil data utama di lingkungan Pemkab Anambas.
Kepala BPS Anambas, Adi Cahyadi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman OPD mengenai pentingnya penyelenggaraan statistik sektoral sesuai standar nasional. Menurutnya, konsep Satu Data Indonesia tidak sekadar berbagi data antarinstansi, tetapi juga memastikan setiap data yang dipublikasikan memiliki kualitas, keabsahan, dan keterpaduan yang terjamin.
“Satu Data Indonesia merupakan jembatan agar data mudah diakses dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi akurat,” ujar Adi.
Ia menambahkan, dalam sistem SDI, OPD tidak hanya berperan sebagai penghasil data, tetapi juga sebagai walidata pendukung yang memastikan kualitas data sebelum diserahkan kepada pembina data dan walidata utama, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Adi juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan statistik sektoral di daerah, mulai dari keterbatasan tenaga statistisi, kurangnya dukungan pimpinan instansi, hingga kendala teknis seperti sistem informasi yang masih berbasis spreadsheet dan akses website yang belum optimal.
“Kita perlu memperkuat kapasitas SDM dan infrastruktur data agar seluruh OPD mampu mengelola serta menyajikan data dengan baik,” katanya.
Selain itu, Adi menekankan pentingnya pemahaman terhadap lima indikator utama Satu Data Indonesia, yaitu standar data statistik, metadata, interoperabilitas data, kode referensi, dan data induk. Kelima indikator ini menjadi pedoman agar data yang dihasilkan setiap instansi dapat terhubung, dimanfaatkan lintas sektor, serta menghindari tumpang tindih angka.
Ia menegaskan bahwa data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan strategis.
“Karena itu, peran OPD dalam menjaga akurasi data menjadi sangat penting,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Anambas, Raja Bayu, menyatakan komitmen Pemkab untuk mendukung penuh implementasi SDI di daerah. Ia meminta setiap OPD berperan aktif dalam menghasilkan data berkualitas serta memperbaruinya secara berkala sesuai dinamika pembangunan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa data yang akurat. Data yang baik adalah dasar dari perencanaan dan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Raja Bayu.
Menurutnya, kehadiran aplikasi Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik) yang dikembangkan BPS diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat koordinasi dan validasi data antarinstansi di daerah.
Dengan kolaborasi yang solid antara BPS dan Pemkab Anambas, program Satu Data Indonesia diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyediaan informasi pembangunan yang transparan dan dapat dipercaya. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO