Buka konten ini
LONDON (BP) – Lembaga bantuan internasional tengah disorot tajam. Mereka menuai badai kritik setelah menggunakan gambar buatan kecerdasan artifisial (AI) untuk memvisualkan kemiskinan ekstrem, anak-anak kelaparan, hingga penyintas kekerasan seksual dalam kampanye di media sosial. Praktik itu memicu perdebatan soal etika dalam menyampaikan penderitaan manusia.
Seperti dilansir The Guardian, Kamis (23/10), fenomena yang disebut “Poverty Porn 2.0” tersebut menyoroti maraknya gambar buatan AI yang meniru gaya visual kemiskinan dan digunakan dalam berbagai penggalangan bantuan. Foto-foto yang tampak realistis itu kini membanjiri situs stok foto seperti Adobe dan Freepik, bahkan dimanfaatkan sejumlah organisasi nirlaba internasional untuk materi promosi.
“Sebagian organisasi sudah rutin menggunakannya, sementara yang lain masih tahap mencoba,” ujar Noah Arnold dari Fairpicture, lembaga etika visual asal Swiss.
Dua alasan utama di balik tren tersebut adalah biaya produksi yang murah dan bebas dari persoalan izin penggunaan gambar.
“Organisasi beralih ke citra buatan karena lebih hemat dan tidak memerlukan persetujuan dari subjek asli,” jelas Arsenii Alenichev, peneliti dari Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, Belgia.
Pemotongan anggaran bantuan, terutama dari Amerika Serikat, juga mendorong lembaga bantuan beralih ke cara visual yang dianggap efisien. Namun, efisiensi itu justru memunculkan dilema etika baru.
Langkah Korektif dan Tanggung Jawab
CEO Freepik, Joaquin Abela, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa sepenuhnya mengontrol konten yang diunggah pengguna. “Kami berusaha menjaga keberagaman. Namun, bila pasar menginginkan jenis gambar tertentu, sulit untuk menghentikannya,” ujarnya.
Beberapa organisasi kini mulai mengambil langkah korektif. Plan International, misalnya, telah melarang penggunaan gambar AI untuk menggambarkan anak-anak secara individu setelah kampanye video mereka pada 2023 menuai kritik tajam.
“Kami kini memiliki pedoman baru untuk menjaga privasi dan martabat anak-anak,” demikian pernyataan resmi lembaga tersebut.
Sementara itu, Kate Kardol, konsultan komunikasi dan penggalangan dana, menilai bahwa sebagian organisasi melihat gambar AI sebagai cara melindungi privasi subjek rentan, seperti anak-anak atau penyintas kekerasan. Namun, banyak pengamat menilai penggunaan gambar buatan justru mengaburkan realitas dan memperkuat bias sosial. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO