Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Karimun pada 2026 diperkirakan mencapai Rp185 miliar. Namun, kabar kurang menggembirakan datang dari sektor dana desa (DD). Alokasi DD untuk 42 desa di Karimun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karimun, Jackie Stewart, mengungkapkan bahwa total pagu dana desa tahun depan diproyeksikan turun Rp5,3 miliar lebih dibandingkan 2025.
“Pada 2025, total pagu DD sebesar Rp36,62 miliar. Untuk 2026, turun menjadi Rp31,27 miliar. Jadi ada penurunan sekitar Rp5,34 miliar,” ujar Jackie saat dikonfirmasi, Jumat (24/10).
Tak hanya DD, penurunan juga terjadi pada alokasi dana desa (ADD). Tahun 2025, ADD tercatat Rp55,20 miliar, sedangkan pada 2026 diperkirakan hanya Rp41,25 miliar. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp13,95 miliar. Jika dijumlahkan, total penurunan dari DD dan ADD mencapai lebih dari Rp19 miliar.
Menurut Jackie, turunnya dana desa disebabkan oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Sementara penurunan ADD berkaitan dengan berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi sumber utama pendanaan daerah.
“Biasanya minimal 10 persen dari DAU dan DBH dialokasikan untuk ADD. Karena dua sumber itu turun, otomatis ADD juga ikut berkurang,” jelasnya.
Ia mengimbau seluruh pemerintah desa agar melakukan efisiensi kegiatan yang bersumber dari DD dan ADD. Langkah ini penting mengingat desa juga harus menyesuaikan dengan berbagai program prioritas nasional.
“Sekarang desa sedang menyiapkan APBDes 2026. Efisiensi memang perlu dilakukan, karena tahun depan masih ada anggaran mandatori seperti penyertaan modal 30 persen untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), bantuan langsung tunai (BLT), serta ketahanan pangan,” terang Jackie. (*)
Reporter : SANDI PRAMOSINTO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO