Buka konten ini
UNI Eropa (UE) memilih untuk menahan rencana sanksi terhadap pendudukan Israel di Gaza. Langkah tersebut diambil menyusul dinamika terbaru dalam upaya perdamaian Timur Tengah yang didorong oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Dilansir dari The Guardian, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, mengumumkan bahwa keputusan itu disepekati setelah pertemuan dengan 27 menteri luar negeri negara anggota di Brussels, Belgia, pada Senin (20/10) waktu setempat.
”Kami tidak melanjutkan langkah-langkah tersebut sekarang, tetapi kami juga tidak membatalkannya karena situasinya rapuh,” kata Kallas.
”Gencatan senjata telah mengubah konteks. Kita juga melihat perubahan nyata dan berkelanjutan di lapangan, termasuk lebih banyak bantuan yang mencapai Gaza,” sambung mantan perdana Menteri Estonia tersebut.
Menuai Kritik
Keputusan UE menuai kritik dari sejumlah mantan pejabat tinggi UE. Mantan perwakilan UE untuk wilayah Palestina, Sven Kuhn von Burgsdorff, menilai Kallas gagal memahami pentingnya akuntabilitas hukum.
”Sanksi bukan sekadar alat tekanan, melainkan juga bagian dari respons terhadap pelanggaran hukum internasional dan hukum Eropa,” kata Von Burgsdorff.
Kritik serupa juga disampaikan oleh mantan penasehat kebijakan luar negeri UE Nathalie Tocci. Dia menyebut pencabutan sanksi sebagai langkah yang keliru. ”Itu hal terakhir yang seharusnya kita lakukan. Justru sekarang adalah saatnya memberi tekanan,” kata Tocci.
Sikap Berubah
Sikap UE saat ini berubah dibandingkan pada Juni lalu. Empat bulan lalu, organisasi yang berdiri pada 1 November 1993 itu menyimpulkan bahwa Israel melanggar kewajiban hak asasi manusia dalam perjanjian asosiasi Uni Eropa-Israel.
Para ahli hukum menyatakan bahwa Uni Eropa juga berkewajiban menyesuaikan kebijakannya dengan opini Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyerukan diakhirinya pendudukan wilayah Palestina.
Donor Terbesar bagi Palestina
Uni Eropa sekaligus donor terbesar bagi Palestina dengan kontribusi bantuan kemanusiaan mencapai EUR 1,5 miliar atau hampir Rp29 triliun sejak 7 Oktober 2024. Namun, blok ini dinilai belum memiliki pengaruh besar dalam diplomasi kawasan akibat perbedaan posisi antarnegara anggotanya. Beberapa negara seperti Spanyol dan Irlandia dikenal vokal mendukung Palestina, sementara Hungaria dan Republik Ceko cenderung berpihak pada pemerintah nasionalis Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. (***)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MOHAMMAD TAHANG