Buka konten ini
PEMERINTAH meluncurkan program magang berbayar sebagai salah satu terobosan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.
Program ini memberikan kompensasi berupa uang saku atau gaji kepada peserta magang, sekaligus menjadi bagian dari delapan program akselerasi pertumbuhan ekonomi 2025.
Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan kerja baru di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah menargetkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi ikut serta dalam program ini di berbagai sektor industri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana itu digunakan untuk membayar gaji peserta magang serta berbagai insentif dan perlindungan sosial yang menyertainya.
“Ini bagian dari upaya kita membuka kesempatan kerja bagi generasi muda. Selama ini, banyak perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja bagi pelamar, padahal lulusan baru tentu belum memilikinya. Dengan program magang ini, mereka bisa mendapatkan pengalaman sekaligus penghasilan,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10).
Ia menegaskan, peserta magang akan menerima gaji sesuai upah minimum daerah (UMR) masing-masing dan dijamin perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Kalau kinerjanya bagus, tidak menutup kemungkinan mereka langsung direkrut menjadi karyawan tetap,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program magang berbayar ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja muda yang siap bersaing di dunia profesional.
“Program ini untuk memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, baik di dunia usaha, industri, BUMN, lembaga pemerintah, maupun Bank Indonesia,” ujar Airlangga.
Tahap pertama program ini diikuti 20 ribu peserta yang mulai bekerja sejak 20 Oktober.
Batch kedua dengan 80 ribu peserta akan dibuka pada November mendatang. Seluruh peserta akan menerima uang saku setara UMR kabupaten/kota masing-masing.
“Selain uang saku, peserta juga mendapat perlindungan sosial tanpa potongan sedikit pun,” tegas Airlangga.
Menurutnya, program ini disambut positif oleh dunia usaha. Hingga kini, tercatat 1.666 perusahaan telah mendaftar dan menawarkan 26.181 posisi kerja dengan total pelamar mencapai 156.159 orang.
Airlangga menambahkan, pelibatan perguruan tinggi menjadi faktor penting agar program berjalan efektif. “Beberapa universitas besar seperti UI, UNJ, dan Universitas Pancasila ikut mendukung penuh implementasi program ini,” katanya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO