Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia menyebut arah kebijakan nasional saat ini telah difokuskan untuk menjangkau langsung daerah-daerah melalui berbagai program lintas kementerian dan lembaga (K/L).
“Di balik kebijakan tersebut, ada arah strategis yang perlu dipahami bersama, yakni banyak program kementerian dan lembaga kini dirancang langsung menyentuh daerah melalui mekanisme sektoral,” ujar Azis, Kamis (16/10).
Menurutnya, pembangunan daerah kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada besaran transfer fiskal, tetapi lebih pada kolaborasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Artinya, kunci pembangunan daerah bukan semata pada jumlah dana transfer, melainkan keselarasan antara program pusat dan kebutuhan lokal,” tambahnya.
Azis menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor yang solid agar pembangunan dapat berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bukan lagi jargon politik, tetapi kebutuhan struktural agar pembangunan bisa menyentuh masyarakat secara nyata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti agar tidak ada daerah yang kesulitan menjalankan fungsi dasar pemerintahan, seperti pembayaran gaji pegawai dan biaya operasional. Untuk itu, Azis mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memainkan peran sentral sebagai penghubung utama antara kementerian teknis dan pemerintah daerah.
“Kemendagri harus aktif menjembatani komunikasi antara kementerian dan pemda, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta memastikan setiap program nasional benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Menanggapi wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Azis menilai kebijakan itu harus diimbangi dengan perencanaan matang dan koordinasi menyeluruh, agar tidak mengganggu kemampuan fiskal daerah dalam membayar gaji ASN, tunjangan P3K, serta pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
“Daerah harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan program agar hasilnya sesuai potensi dan kebutuhan setempat. Selain itu, perlu mekanisme evaluasi bersama yang transparan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan,” jelasnya.
Politikus asal Fraksi NasDem itu menegaskan, kolaborasi pusat dan daerah merupakan fondasi keberlanjutan pembangunan nasional. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO