Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. Salah satu sorotannya adalah agar Purbaya tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.
“Pak Purbaya sebaiknya berhenti terlalu sering menanggapi kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada rancangan ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun dalam keterangan resmi, Rabu (15/10).
Misbakhun menyoroti komentar Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap. Ia menekankan bahwa alokasi anggaran memiliki dimensi politik tersendiri dan tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa pembahasan bersama DPR.
“Kami juga memperhatikan saat Pak Purbaya tiba-tiba merespons kenaikan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Sebenarnya hal itu seharusnya dibahas dan dirapatkan dulu dengan DPR,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, meski masih dalam proses pembahasan APBN, ruang fleksibilitas diberikan, namun kebijakan ekonomi tetap perlu disinergikan agar tidak terkesan sepihak.
Selain itu, Misbakhun menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dapat diturunkan kembali untuk mendorong konsumsi domestik.
“Saya sebelumnya menekankan agar kenaikan PPN ditahan. Jika perlu, PPN diturunkan ke 10 persen, bahkan 8 persen, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ini penting, terutama menghadapi tekanan terhadap konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Misbakhun juga menekankan perlunya reformasi sistem bantuan sosial untuk kelas menengah yang rentan, agar mereka tidak jatuh miskin. Desain kebijakan fiskal harus mampu menyentuh kelompok yang rawan turun kelas, sesuai keinginan Presiden.
Ia menegaskan dukungan penuh Komisi XI DPR terhadap Menkeu Purbaya, tetapi tetap ingin mengetahui strategi besar Purbaya sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi di masa depan.
“Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya. Strategi itulah yang akan menjadi tolok ukur bagi rakyat ke depan,” tutupnya.
Menanggapi kritik tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak terlalu ambil pusing. Ia menegaskan komentarnya pada kementerian lain hanya terkait percepatan penyerapan anggaran, bukan untuk menilai kinerja mereka.
“Saya tidak mengomentari kementerian lain. Saya hanya berkepentingan agar anggaran saya terserap. Kalau tidak diserap, saya ambil kembali. Itu saja,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO