Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Kondisi keuangan Kabupaten Karimun diperkirakan bakal mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2026 hanya akan mencapai sekitar Rp1,056 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan APBD murni 2025 yang mencapai Rp1,384 triliun.
Penurunan ratusan miliar rupiah ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, membenarkan adanya penurunan alokasi TKD tersebut. Ia menyebut, untuk tahun depan, dana transfer dari pusat ke daerah mengalami pengurangan sekitar Rp185 miliar.
“Hal ini tentu berdampak pada keuangan daerah, karena pemerintah daerah masih memiliki kewajiban membayar utang,” ujarnya kepada Batam Pos, Jumat (11/10).
Meski demikian, Pemkab Karimun tetap berupaya menjaga keseimbangan fiskal dengan menggali sumber pendapatan lain. Menurut Iskandarsyah, idealnya APBD Karimun berada di kisaran Rp1,1 hingga Rp1,3 triliun agar program pembangunan bisa berjalan optimal.
“Penurunan TKD memang membuat ruang gerak pembangunan menjadi terbatas. Tapi kami tetap optimis bisa menambah pendapatan dari sektor lain,” ucapnya.
Terkait kewajiban pembayaran utang daerah, Iskandarsyah menegaskan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk cicilan utang tersebut. “Pembayaran dilakukan bertahap.
Tahun depan kami anggarkan sekitar Rp70 miliar untuk pembayaran utang. Tidak bisa seluruhnya, karena sebagian anggaran juga harus dialokasikan untuk gaji tenaga P3K,” jelasnya.
Sebelumnya, APBD murni 2025 Kabupaten Karimun tercatat sebesar Rp1,384 triliun dengan pendapatan Rp1,325 triliun. Setelah dilakukan rasionalisasi sebesar Rp83,3 miliar, angka tersebut menurun menjadi Rp1,301 triliun dengan pendapatan Rp1,259 triliun.
Dengan tren penurunan ini, Pemkab Karimun berharap pemerintah pusat dapat kembali meningkatkan dukungan dana transfer agar pembangunan daerah tetap berjalan seimbang. (*)
Reporter : SANDI PRAMOSINTO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO