Buka konten ini
TOYOAKE (BP) – Toyoake, sebuah kota kecil di Prefektur Aichi, Jepang, menjadi perbincangan hangat dunia setelah pemerintah setempat membuat aturan membatasi penggunaan gawai maksimal dua jam per hari.
Meski awalnya menuai kritik karena dianggap mencampuri urusan pribadi, kebijakan yang mulai berlaku per 1 Oktober lalu itu pada akhirnya dijalani oleh warga Toyoake.
Setelah sepekan atau kemarin (8/10), ternyata sebagian besar warga Toyoake mulai meninjau ulang kebiasaan digital mereka. Yuri, bukan nama sebenarnya, mahasiswi di Toyoake, tidak keberatan dengan aturan ini. Menurutnya, hal tersebut tidak sulit.
”Aku secara umum setuju karena aku tidak terlalu bergantung pada ponsel untuk hobi atau minatku. Tetapi, bagi mereka yang memakai ponsel untuk hiburan dan pelepas stres, aturan seperti ini akan lebih sulit diterima,” bebernya kepada The Guardian.
Yuri mengaku sudah rutin membatasi penggunaan ponsel sejak lama, terutama menjelang ujian. Bahkan, dia sempat menyembunyikan aplikasi Instagram dan memasang kunci sandi agar tidak tergoda.
”Kalau tujuannya mendorong orang untuk memikirkan kembali kebiasaannya, menurut saya mereka seharusnya diajak untuk menetapkan aturan sendiri,” tuturnya.
Bukan karena Penegakan Ketat
Di sisi lain, Wali Kota Toyoake, Masafumi Koki, memuji warganya yang bisa mengubah kebiasaan dalam menggunakan gawai.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa efektif dengan kesadaran setiap individu dan bukan karena penegakan yang ketat.
”Kalau seseorang mendengar batasan dua jam, mereka akan berhenti sejenak dan berpikir selama ini berapa lama sebenarnya mereka menggunakan ponsel setiap hari? Itulah tujuannya,” kata Koki.
Tanpa Sanksi Jadi Jalan Tengah
Hasil survei Children and Families Agency yang dirilis tahun ini menyebutkan, remaja di Jepang menghabiskan rata-rata lebih dari lima jam sehari di dunia maya pada hari kerja.
Namun bagi sebagian anak muda, angka itu jauh lebih besar Aya, warga Toyoake lainnya, yang juga enggan disebut nama aslinya, mendukung kebijakan Toyoake. Menurutnya, tidak adanya sanksi adalah jalan tengah. ”Itu justru yang membuatnya bermakna. Kita harus menetapkan aturan sendiri dan menyesuaikanya,” ucapnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO