Buka konten ini
PRESIDEN Prancis, Emmanuel Macron, berada di bawah tekanan besar untuk mundur atau menggelar pemilu legislatif kilat guna mengakhiri krisis politik yang mengguncang negaranya. Seperti yang dilansir channelnewsasia.com, dalam waktu kurang dari dua tahun, lima perdana menteri silih berganti mengundurkan diri—sebuah catatan kelam bagi kepemimpinan sang presiden berhaluan tengah itu.
Meski desakan semakin keras, Macron, 47 tahun, bersikeras menuntaskan masa jabatan keduanya hingga 2027. Namun, tekanan agar ia mundur kini tak lagi datang dari pinggiran politik, melainkan dari tokoh-tokoh arus utama yang menilai Republik Kelima Prancis—yang berdiri sejak 1958—sedang menghadapi salah satu krisis terburuknya.
Ketegangan politik mencapai puncaknya pada Selasa (7/10), saat Perdana Menteri yang baru saja mengundurkan diri, Sebastien Lecornu, berusaha membentuk pemerintahan baru. Edouard Philippe, perdana menteri pertama Macron pada 2017, bahkan secara terbuka menyatakan sudah saatnya Prancis memiliki presiden baru.
“Presiden sebaiknya mundur dengan cara yang teratur agar negara ini bisa keluar dari kebuntuan,” kata Philippe kepada radio RTL.
Kekacauan yang Mengguncang Eropa
Krisis di negara dengan ekonomi terbesar kedua di zona euro itu menjadi berita utama di seluruh Eropa. Kekacauan di Paris muncul di saat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menekan negara-negara Eropa agar lebih mandiri dalam pertahanan dan dukungan terhadap Ukraina.
Pasar keuangan pun bereaksi keras. Saham-saham Prancis turun 1,4 persen pada Senin, sementara premi risiko obligasi pemerintah melonjak ke level tertinggi dalam sembilan bulan. Investor waswas terhadap kemampuan Prancis mengatasi defisit anggaran yang kian membengkak.
“Ini benar-benar kacau. Menyedihkan sekali,” keluh Brigitte Gries, pensiunan 70 tahun di Paris. “Kita jadi bahan tertawaan dunia. Prancis seperti badut di mata dunia dan Eropa,” tambah Soufiane Mansour, sopir taksi di Montpellier.
Loyalis Mulai Menjauh
Philippe bukan satu-satunya sekutu yang berbalik arah. Gabriel Attal, mantan loyalis Macron yang sempat menjadi perdana menteri tahun lalu, juga melontarkan kritik tajam. “Seperti banyak warga Prancis lainnya, saya tidak lagi memahami keputusan presiden,” ujar Attal di saluran TV TF1.
Attal menilai kebijakan Macron semakin membingungkan setelah sang presiden meminta Lecornu—yang baru saja mengundurkan diri—untuk kembali bernegosiasi dengan oposisi. Lecornu sendiri hanya bertahan 14 jam di kursi perdana menteri, menjadikannya pemegang rekor terpendek dalam sejarah modern Prancis.
Meski demikian, Attal menolak ikut menyerukan pengunduran diri Macron. Ia memilih mendorong solusi politik lewat kompromi di parlemen.
Partai Kanan Ekstrem Tolak Dialog
Sementara itu, Lecornu terus melakukan pertemuan dengan para pemimpin aliansi tengah dan partai konservatif. Mereka sepakat bahwa pembahasan anggaran tahun depan harus menjadi prioritas.
Namun, tanpa dukungan dari partai lain seperti Sosialis, upaya membentuk mayoritas di Majelis Nasional masih jauh dari harapan.
Partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN) yang dipimpin Jordan Bardella dan Marine Le Pen bahkan menolak ikut pembicaraan.
“Kami menegaskan kembali seruan untuk membubarkan Majelis Nasional,” kata RN dalam pernyataannya.
Meski RN memimpin dalam berbagai survei, jajak pendapat menunjukkan pemilu ulang kemungkinan tetap menghasilkan parlemen terbelah, tanpa satu pun kubu yang memegang kendali penuh. (***)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MOHAMMAD TAHANG