Buka konten ini
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menutup babak dualisme kepemimpinan yang sempat mencuat usai pelaksanaan Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9). Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menyampaikan permohonan maaf atas dinamika internal yang terjadi selama proses tersebut.
Ia mengakui bahwa perbedaan pandangan di tubuh PPP telah memunculkan kegaduhan di ranah politik. “Saya memohon maaf kepada pemerintah, konstituen PPP, dan masyarakat Indonesia atas dinamika serta perbedaan pendapat selama pelaksanaan Muktamar X,” ujar Mardiono melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (7/10).
Mardiono menekankan bahwa peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh kader. Ia mengajak semua pihak menutup lembaran lama dan kembali fokus memperkuat peran PPP sebagai partai Islam yang memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Insya Allah ini menjadi momentum introspeksi dan evaluasi bagi kami. Dengan semangat baru, kami bersatu untuk bergerak bersama demi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa,” ujarnya.
Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, atas pelayanan cepat dan profesional dalam penyelesaian administrasi kepengurusan partai.
“Terima kasih kepada pemerintah, terutama Kemenkumham, yang telah menuntaskan proses ini dengan cepat dan profesional,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, turun tangan menengahi konflik antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto agar dualisme kepemimpinan tidak berlarut-larut.
“Hari ini saya mengeluarkan SK Menteri Hukum yang baru, menetapkan Pak Haji Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP, Pak Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, Gus Taj Yasin sebagai Sekjen, dan Fauzan sebagai Bendahara Umum,” jelas Supratman di Jakarta, Senin (6/10).
Ia berharap keputusan tersebut dapat mendinginkan suasana di internal partai. “Dengan keluarnya SK ini, semoga suasana di keluarga besar PPP kembali sejuk dan solid,” ujarnya.
Supratman juga menegaskan pentingnya menjaga kekompakan jelang agenda politik nasional. Menurutnya, PPP sebagai partai bersejarah memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengurus baru PPP akan segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai langkah awal konsolidasi. “Mukernas akan segera dilaksanakan oleh pengurus yang baru. Waktunya kami serahkan, namun diharapkan bisa dilakukan secepatnya,” tutup Supratman. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO