Pendidikan sebagai Jalan Peradaban

TERDENGAR suara jernih bergema dalam Manifesto Pendidikan Forum Guru Besar ITB yang dibacakan pada 1 September 2025. Para akademisi yang tergabung di dalamnya menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi penangkal budaya jalan pintas yang kini kian dianggap lumrah di masyarakat.

Pendidikan, bagi mereka, bukan hanya sarana mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga gerakan sistematis untuk membangun karakter yang menghargai proses, menolak mentalitas instan, serta menegakkan kembali martabat bangsa di jalur peradaban.

Ya, sejarah panjang bangsa ini membisikkan bahwa pendidikan tak berhenti pada perkara teknis, tetapi berdiri sebagai tiang penopang peradaban. Sejak Ki Hadjar Dewantara merumuskan gagasan ’’ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani’’, pendidikan dimaknai sebagai jalan untuk mengangkat martabat bangsa, menumbuhkan keadaban, sekaligus menjaga cita-cita kebangsaan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Tergerus
Dalam kerangka tersebut, alih-alih hanya menjadi ruang sempit untuk memindahkan pengetahuan, pendidikan adalah jalan untuk membentuk peradaban (civilization) bangsa Indonesia seutuhnya. Nahasnya, belakangan ini, makna luhur itu semakin tergerus dalam pusaran pragmatisme.

Makna pendidikan, sebagai jalan peradaban, dipersempit menjadi sekadar tiket menuju pekerjaan atau jalan singkat meraih status sosial. Pergeseran orientasi itu menjadikan sekolah dan kampus seolah-olah hanya pabrik ijazah, bukan kawah candradimuka pembentukan watak.

Sejarawan Yuval Noah Harari dalam 21 Lessons for the 21st Century (2018) mengingatkan bahwa tantangan terbesar umat manusia ke depan bukanlah kelangkaan sumber daya. Yang lebih mendasar adalah bagaimana kita menata kesadaran kolektif melalui pendidikan.
Pendidikan, kata Harari, adalah sarana untuk membentuk kemampuan berpikir kritis dan menumbuhkan kesadaran atau tanggung jawab moral generasi baru agar mereka mampu menghadapi kompleksitas dunia. Dengan kata lain, pendidikan bukan semata sarana ’’mengejar kerja’’. Ia adalah jalan peradaban. Ia membentuk manusia yang mampu berpikir panjang, melampaui kepentingan pribadi serta berani menghadapi dilema etis yang makin rumit.

Senada dengan Harari, Amartya Sen turut mengaksentuasikan bahwa pendidikan adalah bagian dari instrumen pembebasan (Sen, 1999: h 143). Masyarakat tidak akan pernah meraih pembangunan atau peradaban tanpa perluasan kapabilitas melalui pendidikan.

Buya Syafi’i
Dalam konteks di Indonesia, pandangan moral itu telah lama digaungkan mendiang Buya Ahmad Syafi’i Ma’arif. Bagi beliau, pendidikan sejati bukan hanya soal kecerdasan intelektual, melainkan juga pembentukan jiwa kebangsaan. Bangsa yang gagal menata pendidikan, kata Buya, akan melahirkan manusia-manusia yang pandai tetapi rapuh, cerdas tetapi tanpa empati, serta berilmu tetapi mengkhianati nurani.

Pendidikan adalah jalan panjang, bukan jalan pintas. Ia menuntut kesabaran, keuletan, dan keberanian untuk menolak godaan pragmatisme. Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan, peradaban maju hanya lahir dari masyarakat yang memuliakan pendidikan sebagai proses, bukan sekadar hasil instan. Seruan itu menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak boleh direduksi semata-mata sebagai tiket pekerjaan, melainkan sebagai ruang pembentukan manusia seutuhnya.

Namun, sebagaimana diingatkan Buya Syafi’i, bangsa ini masih terjebak dalam fenomena ’’mayoritas minus kualitas’’. Jumlah besar tidak berbanding lurus dengan mutu sumber daya manusia. Orientasi pendidikan yang materialistis, akses yang masih timpang, serta kualitas guru yang stagnan menjadi hambatan serius. Tetapi, optimisme Buya jelas: Pendidikan tetap bisa menjadi jalan keluar dari krisis peradaban asalkan dijalankan dengan visi yang melampaui kepentingan sesaat.

Pendidikan, bagi Buya, adalah proses panjang yang menumbuhkan karakter, menguatkan moralitas, dan memperkaya rasionalitas. Itulah yang menjadikan pendidikan sebagai jalan peradaban: sebuah ikhtiar berkesinambungan untuk melahirkan generasi yang berintegritas, visioner, dan mampu menjaga keberlangsungan bangsa.

Jalan Peradaban
Optimisme itu kini menemukan pijakan baru. Kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membawa harapan segar bahwa pendidikan nasional bisa kembali pada marwahnya. Fokus utama yang kini digarap, sebagai salah satu contohnya, adalah peningkatan kualitas guru.

Kritik Buya Syafi’i tentang stagnasi kualitas guru kini dijawab melalui peningkatan kualifikasi guru, pelatihan, dan sertifikasi kesejahteraan. Hanya dengan guru yang berkualitas dan berdaya, sekolah dapat kembali menjadi ruang pembentukan watak, bukan sekadar tempat mengejar ijazah. (*)