Buka konten ini
BATAM (BP) – Program Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) Batam tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan potensi ekonomi besar. Dari dapur-dapur yang beroperasi setiap hari, perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Di balik gerakan penyediaan makanan bergizi bagi warga, tersimpan perputaran uang yang tidak kecil. Ratusan ribu porsi makanan bergizi diproduksi setiap bulan dari dapur-dapur SPPG yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Batam.
Hingga awal Oktober 2025, tercatat sudah ada 74 dapur SPPG di Kota Batam. Namun, yang aktif beroperasi baru 59 dapur, sementara sisanya masih dalam tahap administrasi dan verifikasi.
“Dari tanggal 20 September tercatat 74 dapur. Sudah berjalan baru 59,” kata Koordinator SPPG Batam, Defri Renaldi, Senin (6/10).
Setiap dapur memiliki kapasitas produksi berbeda, tergantung pada luas bangunan, jumlah tenaga kerja, dan peralatan yang digunakan.
“Rata-rata produksi dapur di angka 3.000 sampai 4.000 porsi per hari. Empat ribu itu sudah maksimal,” ucap Defri.
Dengan kapasitas sebesar itu, bila dihitung 20 hari kerja setiap bulan, satu dapur bisa menghasilkan sekitar 80 ribu porsi makanan bergizi. Dari setiap porsi, dapur memperoleh keuntungan Rp2.000. Artinya, potensi pendapatan bersih satu dapur bisa mencapai Rp160 juta per bulan.
“Keuntungan itu murni untuk pengembalian investasi yang sudah mereka keluarkan,” kata Defri.
Ia menyebut, untuk memulai satu dapur, modal yang dibutuhkan tak kecil, sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Dana itu mencakup pembangunan dapur, pembelian peralatan, dan kendaraan operasional.
Program SPPG sendiri menargetkan 188.742 penerima manfaat, terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mereka tersebar di hampir seluruh kecamatan, kecuali Bulang dan Galang.
“Wilayah dapur, hampir semua kecamatan sudah ada. Yang belum hanya Bulang dan Galang,” ujar Defri.
Seluruh bahan baku dapur SPPG wajib dipasok oleh UMKM lokal. “Suplier bahan baku semuanya dari UMKM lokal, seperti CV, UD, atau koperasi yang ada di Batam. Jadi perputaran ekonominya tetap di kota ini,” ucap Defri.
Ia mengatakan, pemasok dari luar daerah tidak diizinkan masuk. “Kalau mau jadi pemasok bahan baku, wajib UMKM lokal,” katanya.
Sistem ini, setiap piring nasi bergizi yang keluar dari dapur juga menjadi sumber rezeki bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di Batam.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan soal transparansi data kemitraan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam mengaku belum menerima laporan resmi mengenai siapa saja pelaku UMKM yang bekerja sama dalam program ini.
“Saya belum ada datanya, belum termonitor. Mungkin saja mereka bekerja sama dalam penyiapan bahan atau menjadi tukang masaknya,” kata Salim, Kepala Dinas UMKM Batam, saat dikonfirmasi Batam Pos, Senin (6/10).
Ia menyebut, pemerintah sebenarnya mendorong keterlibatan koperasi lokal, seperti Koperasi Merah Putih, agar menjadi salah satu pemasok bahan dapur program makanan bergizi tersebut.
“Harapan kita koperasi ini bisa jadi salah satu pemasok kebutuhan dapur seperti sayur, daging, dan bahan pokok lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, hingga kini dinas belum memiliki daftar rinci mengenai UMKM mana saja yang terlibat.
“Kalau memang ada, kami sangat mendorong. Tapi untuk data detailnya nanti akan kami kroscek,” ucap Salim. (*)
Reporter : M SYABAN
Editor : FISKA JUANDA