Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Di balik dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau, terselip kisah pilu para relawan. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, gaji yang diterima jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan beban kerja dan risiko yang harus mereka tanggung setiap hari.
Ada dua sistem penggajian di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pertama, pekerja yang digaji langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hanya tiga posisi yang masuk kategori ini: kepala SPPG, ahli gizi, dan administrasi. Mereka menerima gaji sekitar Rp6 juta per bulan lengkap dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Kedua, pekerja yang digaji oleh yayasan pengelola dapur umum. Nasib mereka jauh berbeda. Upah harian hanya Rp60 ribu sampai Rp150 ribu, tergantung posisi. Ironisnya, tanpa jaminan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Humas SPPG Piabung, Hendri, menyebut mereka bukan pegawai, melainkan relawan. “Istilahnya relawan. Gaji mereka diambil dari operasional yayasan,” katanya.
Menurut aturan BGN, standar gaji relawan seharusnya Rp100 ribu per hari untuk bagian produksi, Rp150 ribu untuk kepala koki, dan Rp50 ribu untuk bagian cuci ompreng maupun pengantaran. Jam kerja delapan jam, maksimal 20 hari per bulan.
Namun realitas di lapangan jauh berbeda. “Di dapur kami, relawan bagian produksi hanya dapat Rp60 ribu sampai Rp70 ribu per hari. Relawan terlalu banyak, ada 43 orang. Awalnya kami ajukan 2.000 porsi, tapi yang disetujui hanya 1.000 porsi. Karena orangnya kelebihan, gajinya ikut diperkecil,” ujar Hendri.
Ia juga membenarkan relawan tidak mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan. “Hari ini kerja, besok bisa keluar. Mereka tidak dikontrak tahunan, jadi sulit kalau harus bayar BPJS,” tambahnya.
Meski begitu, Hendri memastikan keterbatasan itu tidak mengurangi komitmen mereka. “Walaupun gaji relawan di bawah standar, kami tetap pastikan anak-anak sekolah mendapat makanan bergizi setiap hari,” ucapnya.
Dapat Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Kondisi ini sangat kontras dengan relawan MBG di Kabupaten Bintan. Di sana, para relawan mendapat upah harian Rp100 ribu hingga Rp150 ribu sesuai tugas dan tanggung jawab, plus jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui BPJS.
Kepala Kelompok MBG Kecamatan Bintan Utara, M. Arief Riansyah, menjelaskan relawan yang bertugas membersihkan wadah makan mendapat Rp100 ribu per hari. Relawan lain rata-rata Rp120 ribu. Sedangkan asisten lapangan, yang memegang tanggung jawab lebih besar sebagai koordinator distribusi hingga alat pelindung diri (APD), menerima Rp150 ribu per hari.
Relawan di Bintan dikontrak tiga bulan dengan peluang perpanjangan. Mereka bekerja delapan jam per hari, mulai dari persiapan dini hari, memasak, pemorsian, hingga pendistribusian dan pencucian ompreng.
Sementara pegawai BGN seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan menerima gaji tetap dari pusat. Kepala SPPG dan kepala kelompok kecamatan digaji Rp6,5 juta per bulan, sedangkan ahli gizi dan akuntansi Rp5 juta. “Kecuali admin yayasan, mereka digaji langsung yayasan,” jelas Arief.
Kepala SPPG Bintan, Ego Aditya Maolana, menambahkan relawan yang berprestasi juga punya kesempatan mendapat tambahan. “Kinerja bagus, ada bonus,” katanya singkat.
Program MBG memang jadi tumpuan banyak pelajar di Kepri. Namun, di balik setiap porsi makanan yang tersaji, ada perbedaan nasib para relawan di dapur umum. Di Anambas mereka bekerja keras dengan bayaran seadanya tanpa perlindungan, sementara di Bintan mereka sedikit lebih beruntung dengan jaminan dan upah lebih layak. (*)
Reporter : SLAMET NOFASUSANTO – Ihsan Imaduddin
Editor : GALIH ADI SAPUTRO