Buka konten ini
Anggota DPRD Kepri
DI sepanjang pesisir Kepulauan Riau, perempuan menjadi motor ekonomi kelautan yang sering luput dari perhatian. Mereka membersihkan ikan, mengolah hasil laut, mengatur stok dan distribusi, hingga menjaga keuangan usaha kecil keluarga nelayan. Namun dalam catatan resmi, peran mereka kerap tersembunyi sebagai “pekerja keluarga” atau “tenaga pembantu”. Padahal memberdayakan perempuan pesisir lewat UMKM perikanan bukan hanya soal keadilan gender, melainkan investasi strategis bagi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari total 1.449.681 pelaku usaha perikanan yang terdata, sebanyak 148.221 orang adalah perempuan atau sekitar 10 persen.
Penelitian lain di Kepri mencatat bahwa pengolahan perikanan oleh perempuan mencapai 24,14 persen dari aktivitas perikanan, dan 61,54 persen di antaranya bekerja penuh waktu.
Fakta ini memperlihatkan perempuan bukan sekadar “tenaga bantu”, melainkan menjalankan peran operasional penting.
Potret Kesenjangan Gender dalam Pembangunan Ekonomi Maritim
Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi maritim. Pada semester I 2024, produksi perikanan tangkap mencapai 153.218 ton dengan nilai sekitar Rp4,63 triliun (Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Secara ekonomi makro, Kepri mencatat pertumbuhan impresif 7,14 persen (year-on-year) pada triwulan II 2025 dengan PDRB per kapita di atas rata-rata nasional (BPS Kepri). Batam juga menjadi pusat pengolahan hasil laut dan industri perikanan terbesar di Kepri.
Meskipun data tonase olahan dan kontribusi persisnya belum dipublikasikan secara terbuka, berbagai laporan resmi menunjukkan dominasi Batam dalam distribusi dan nilai tambah produk perikanan. Namun pertumbuhan ini belum otomatis dirasakan perempuan pesisir yang justru menopang mata rantai paling dasar ekonomi kelautan.
Dengan data ini, kita melihat kontradiksi: pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan gender dan kesejahteraan perempuan pesisir masih nyata. Memberdayakan perempuan pesisir melalui peningkatan kapasitas pengolahan, akses modal, dan jejaring pasar akan menjadikan ekonomi biru Kepri lebih inklusif dan berkelanjutan.
Agar perempuan pesisir tak hanya menjadi pelengkap, dibutuhkan strategi yang menyasar peningkatan kapasitas dan teknologi pengolahan, akses modal inklusif, jejaring pasar dan distribusi, serta dukungan legalitas dan sertifikasi produk.
Kredit mikro khusus perempuan pesisir dengan proses sederhana, pelatihan pengemasan dan pemasaran digital, hingga pembentukan koperasi perempuan pesisir yang terhubung langsung dengan platform e-commerce akan membuka jalan bagi peningkatan pendapatan keluarga nelayan. Di sisi lain, perlindungan sosial dasar—seperti asuransi kelautan dan kesehatan—juga harus disediakan agar mereka lebih aman secara ekonomi.
Membangun Ekonomi Maritim yang Pro-Keadilan Gender
Kesenjangan gender masih kentara. Perempuan rata-rata menerima pendapatan lebih rendah dibanding laki-laki di sektor yang sama. Hanya sekitar 4 persen perempuan yang tercatat sebagai nelayan melaut, dan banyak yang tidak diakui secara administratif sehingga tak tersentuh bantuan pemerintah.
Beban ganda rumah tangga juga membatasi jam kerja mereka. Padahal dengan dukungan yang tepat, perempuan pesisir dapat menggandakan nilai produk dan membuka lapangan kerja baru.
Menguatkan perempuan pesisir bukanlah memberi bantuan sementara, melainkan memberi kendali: akses modal, teknologi, pasar, dan hak legal. Jika laut adalah modal utama provinsi ini, maka perempuan pesisir adalah modal manusia yang harus diangkat ke permukaan.
Ekonomi maritim yang hanya tumbuh di kawasan pabrik, pelabuhan besar, dan jalur ekspor, tetapi membiarkan perempuan pesisir tetap di pinggir arus, hanyalah pertumbuhan timpang. UMKM perikanan berbasis perempuan adalah jembatan dari potensi laut menjadi kesejahteraan rumah tangga lokal. Saatnya Kepri mengadopsi kebijakan ekonomi biru yang adil gender—membiarkan perempuan pesisir tidak lagi tersembunyi, melainkan menjadi pelaku utama pembangunan laut. (*)