Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menunda ekspor emas guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
“Komisi VI DPR RI meminta kementerian terkait Perdagangan dan Perindustrian untuk menunda ekspor emas sampai kebutuhan dalam negeri terpenuhi,” ujar Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Senayan, Jakarta, Senin (29/9) dikutip dari Antara.
Pernyataan tersebut merupakan respons Komisi VI selaku komisi yang membidangi BUMN atas keluhan Antam ihwal sulitnya perusahaan pelat merah tersebut mendapatkan pasokan emas.
Direktur Utama Antam, Achmad Ardianto, menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi memproduksi emas sebesar 90 ton per tahunnya.
Namun, karena tidak ada aturan yang mengharuskan perusahaan tambang untuk menjual hasil tambang emasnya kepada Antam, perusahaan pelat merah tersebut tidak bisa memenuhi permintaan emas di dalam negeri.
Tambang emas milik Antam yang berlokasi di Pongkor, Jawa Barat, hanya bisa memproduksi 1 ton emas dalam satu tahun.
Sedangkan, realisasi penjualan emas Antam pada 2024 berada di angka 43 ton. Tahun ini, Antam menargetkan penjualan emas mencapai 45 ton.
Ketimpangan produksi emas Antam dengan permintaan emas menyebabkan harus mengimpor emas kurang lebih 30 ton dari Singapura dan Australia.
“Sebagian (perusahaan tambang) menjual ke perusahaan perhiasan, tetapi ada juga yang diekspor, karena memang peraturannya tidak meng-encourage orang untuk jual (emas) di dalam negeri,” kata Ardianto.
Ardianto sekaligus menegaskan bahwa bukan Antam yang mengekspor emas ke luar negeri. Yang mengekspor emas, kata dia, merupakan perusahaan-perusahaan tambang emas lainnya yang ada di Indonesia.
“Antam tidak pernah mengekspor emas. Yang mengekspor emas itu adalah perusahaan-perusahaan (tambang lain) yang ada di Indonesia,” ujar dia menegaskan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY