Buka konten ini
BOGOR (BP) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan, penyerahan 26.000 unit rumah subsidi ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah.
Menurut Menteri PKP yang sering dipanggil Ara, dari jumlah penyerahan itu sebanyak 200 keluarga menerima kunci secara langsung, sementara sisanya dilakukan serentak secara daring.
“Yang membuat kita bangga, penerima rumah ini adalah wajah-wajah pejuang kehidupan sehari-hari, tukang becak, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, saudara-saudara kita yang tunanetra, satpam, sopir, dan pekerja imigran,” katanya dalam acara Akad Massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9) dikutip dari Antara.
Dia menambahkan mereka adalah tulang punggung bangsa, dan hari ini negara hadir untuk mereka.
Sebagai bentuk kepedulian negara, Ara menyampaikan pemerintah juga menyerahkan lima rumah bagi keluarga pekerja yang gugur, termasuk almarhum Affan, seorang driver ojek online di Makassar.
“Pembangunan perumahan tidak hanya menghadirkan rumah, tetapi juga memberi harapan dan perlindungan bagi rakyat yang membutuhkan,” katanya.
Sebagai informasi, Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu, kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah,” ujar Prabowo.
Dalam acara Akad Massal 26.000 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Cileungsi, Kabupaten Bogor tersebut turut hadir Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Kemudian turun hadir pula Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Kapolri, Listyo Sigit Prabowo; Kepala Kantor Staf Kepresidenan, M. Qodari, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang terverifikasi sebanyak 38 ribu unit rumah.
”Dari total 45.000 unit, verifikasinya sudah selesai 38.000 unit. Harapan kita pekan depan sudah verifikasi, sudah mulai bisa dibuat surat keputusannya (SK),” ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, dalam acara Akad Massal KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9).
Menurut Fitrah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang paling tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Barat, namun tercatat RTLH ada pada 24 provinsi.
Adapun total sebanyak 45 ribu unit RTLH tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah pesisir sebanyak 14.539 unit, perkotaan 7.114 unit dan pedesaan sebanyak 23.420 unit rumah.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni.
Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah, bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026 dialokasikan Rp8,9 triliun untuk merenovasi 400 ribu Rumah Tidak Layak Huni.
Peningkatan ini sesuai arahan Presiden Prabowo dan hasil diskusi dengan pimpinan serta anggota Komisi V DPR agar lebih memprioritaskan program untuk masyarakat dan juga berdampak bagi peningkatan lapangan kerja. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY