Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Dewan Pers mengecam pencabutan kartu identitas (ID Card) peliputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dewan Pers menilai langkah tersebut berpotensi menghambat kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan, pemerintah maupun institusi negara wajib menjunjung tinggi kemerdekaan pers.
“Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Komaruddin, Minggu (28/9).
Komaruddin mengatakan, pencabutan ID peliputan tanpa penjelasan yang jelas dari Biro Pers Istana dapat menimbulkan kesan diskriminatif terhadap media tertentu. Karena itu, Dewan Pers meminta pihak Istana segera memberikan klarifikasi.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujarnya.
Selain mengecam tindakan tersebut, Dewan Pers juga mendesak agar akses peliputan Diana segera dipulihkan.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Komaruddin.
Peristiwa ini mencuat setelah media sosial dihebohkan dengan pesan pamit Diana Valencia dari grup WhatsApp wartawan Istana Kepresidenan. Dalam pesan itu, ia mengaku ID Card-nya dicabut usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (28/9).
“Per malam ini saya bukan wartawan istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers karena saya dinilai bertanya di luar konteks acara,” tulis Diana dalam pesan yang beredar luas.
Langkah itu menuai sorotan dari publik, termasuk jurnalis senior Budiman Tanuredjo. Dalam unggahannya di Instagram, Budiman menilai penarikan ID Card peliputan tidak tepat. “Saya kira kebijakan ini tidak tepat. Sangat disayangkan,” ujarnya.
Ia berharap ada evaluasi dari kebijakan tersebut. “Semoga ada langkah koreksi,” ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan terkait pencabutan ID peliputan Diana maupun viralnya pesan tersebut. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : FISKA JUANDA