Buka konten ini
COPENHAGEN (BP) – Denmark akan menutup ruang udara untuk seluruh penerbangan drone sipil sepanjang pekan ini. Kebijakan itu ditempuh demi menjamin keamanan saat Kopenhagen menjadi tuan rumah KTT Uni Eropa yang menghadirkan para kepala pemerintahan pada Rabu dan Kamis (1–2/10).
Keputusan diumumkan Kementerian Transportasi Denmark, Minggu (28/9), setelah serangkaian insiden penampakan drone misterius sejak 22 September. Seperti dilansir dari channelnewsasia.com, beberapa bandara bahkan sempat ditutup, sementara sejumlah drone terpantau melintas di atas lokasi militer selama dua hari berturut-turut.
Situasi ini memicu spekulasi keterlibatan Rusia. Namun, Moskow dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Menteri Transportasi Denmark, Thomas Danielsen, menegaskan penutupan ruang udara untuk drone sipil berlaku mulai Senin hingga Jumat.
“Dengan cara ini, kami menghindari risiko kebingungan antara drone musuh dengan drone legal,” ujarnya.
Kementerian menambahkan, pelanggaran terhadap larangan itu bisa berujung denda atau hukuman penjara hingga dua tahun.
Menteri Kehakiman Peter Hummelgaard menilai kebijakan tersebut penting untuk mempermudah kerja kepolisian dan otoritas lain yang kini berada dalam siaga penuh.
“Polisi harus bisa fokus menjaga keselamatan warga Denmark dan para tamu, bukan disibukkan dengan drone sipil yang tidak berbahaya,” katanya.
Hingga Sabtu lalu, kepolisian menerima lebih dari 500 laporan penampakan drone dari masyarakat. Mayoritas laporan kemudian dinyatakan tidak signifikan.
NATO Perketat Kewaspadaan
Larangan ini tidak berlaku bagi drone militer dan drone yang dioperasikan negara, termasuk kepolisian, layanan darurat, maupun kesehatan.
Sementara itu, Norwegia juga tengah menyelidiki dugaan penampakan drone di dekat pangkalan militernya, Orland, yang menjadi lokasi parkir jet tempur F-35. Dari Jerman, pemerintah berencana memberi kewenangan militer untuk menembak jatuh drone setelah sebuah “gerombolan” drone terlihat di Schleswig-Holstein, wilayah perbatasan dengan Denmark. NATO pun meningkatkan kewaspadaan di kawasan Baltik. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO