Buka konten ini
SAGULUNG (BP) – Petani di Tembesi Sidomulyo, Batam, mengeluhkan persoalan lahan yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Mereka waswas karena ancaman penggusuran terus membayangi, meski sudah puluhan tahun menggarap kebun.
“Ini masalah paling serius yang membuat kami resah. Kami ingin tenang mengelola lahan, bukan dihantui surat penertiban,” kata Syaiful Arif, petani setempat, saat menerima kunjungan jajaran DPD PDI Perjuangan Kepulauan Riau, Kamis (25/9).
Ketua Kelompok Tani Sidomulyo, Sukijan, juga menyoroti hal serupa. Menurutnya, para petani cemas dengan tanda-tanda peringatan penggusuran di sekitar kebun.
“Kalau bisa lahan ini jangan diganggu. Kami ini membantu masyarakat menyediakan sayur.
Apalagi sekarang harga sayur di pasar sudah melambung tinggi,” ujarnya.
Selain lahan, persoalan harga hasil panen juga menjadi beban. Sukijan menyebut harga sayur dari petani bisa mencapai Rp14 ribu per kilogram, namun dijual di pasar di atas Rp20 ribu. Sebaliknya, saat panen melimpah, harga bisa jatuh hingga Rp2 ribu per kilogram.
“Petani makin tertekan karena tidak ada jaminan keuntungan,” tambahnya.
Keluhan itu disampaikan langsung kepada Ketua DPD PDIP Kepri, Soeryo Respationo, yang hadir bersama pengurus DPD, DPC, PAC, ranting, hingga anggota dewan Fraksi PDIP dari tingkat provinsi maupun kota. Agenda kunjungan itu bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional 2025, ditandai dengan panen sayuran bersama di kebun organik Sidomulyo.
Menanggapi keluhan, Soeryo menegaskan PDIP berkomitmen memperjuangkan nasib petani.
“Selamat Hari Tani Nasional. Kami PDI-P komitmen turun ke lapangan untuk tahu persoalan wong cilik. Masalah lahan ini harus dicarikan solusi agar petani bisa tenang bekerja,” tegasnya.
Ia juga meminta kader PDIP yang duduk di legislatif mendengarkan aspirasi dan menindaklanjuti persoalan di lapangan.
“Jangan hanya hangat mendengar, tapi harus berempati dan berkomitmen memperjuangkan. Kita hadir di sini untuk belanja masalah, lalu mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Kota Batam, Nuryanto, yang ikut dalam rombongan menambahkan, PDIP membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Kalau ada masalah, silakan langsung ke kantor DPD PDIP atau fraksi di dewan. Kita akan perjuangkan bersama, terutama soal legalitas lahan yang selama ini membelenggu petani,” pungkasnya. (*)
Reporter : Eusebius Sara
Editor : RATNA IRTATIK