Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesain anggaran negara sebagai katalis pertumbuhan. Yakni, mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil berge-rak, dan daya beli masyarakat meningkat.
“Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien. Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9).
Pemerintah memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal. Mulai dari tax holiday hingga super deduction. Baik untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.
Upaya-upaya itu diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Selain itu, Purbaya menyebut bahwa alokasi belanja pemerintah untuk daerah mengalami kenaikan, meskipun transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 menurun dibanding tahun sebelumnya. Belanja daerah itu dialirkan melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan skema tugas perbantuan.
“Tahun lalu hanya Rp900 triliun. Sekarang Rp1.367 triliun. Jadi naiknya Rp400 triliun. Sebetulnya secara total (penyaluran) di daerah enggak berkurang,” kata mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Dia menjelaskan, TKD adalah dana yang langsung masuk ke kas pemerintah daerah untuk dikelola sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan tugas perbantuan merupakan dana pusat yang salurkan ke daerah untuk menjalankan program yang sudah ditentukan pusat.
Oleh karena itu, pemerintah pusat akan memastikan anggaran untuk pembangunan daerah terserap dengan efektif. “Cuma tetap saja ketika pemerintah daerah susah menjalankan program, ya mereka agak terganggu se-perti kemarin. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan Rp1,367 triliun tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu,” terang Purbaya.
Dalam RAPBN 2026 terbaru, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui kenaikan alokasi TKD menjadi Rp692,99 triliun. Bertambah Rp43 triliun dari rancangan awal sebesar Rp649,9 triliun.
Adapun postur APBN 2026 ditetapkan dengan pendapatan negara Rp3.153,58 triliun. Dengan belanja negara Rp3.842,72 triliun, keseimbangan primer Rp89,71 triliun, serta defisit Rp698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG