Buka konten ini
JAKARTA (BP) — Badan Gizi Nasional (BGN) akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini terjadi di sejumlah daerah. Langkah ini ditempuh guna mempercepat penelusuran penyebab sekaligus memberikan kejelasan bagi masyarakat, sambil menunggu hasil uji laboratorium resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa pemeriksaan laboratorium oleh BPOM membutuhkan waktu relatif lama. Di kota besar seperti Jakarta, hasil pemeriksaan bisa keluar dalam empat hingga tujuh hari. Namun, di daerah, proses serupa dapat memakan waktu hingga dua pekan. Kondisi ini membuat BGN merasa perlu mengambil langkah cepat agar informasi awal dapat segera diperoleh.
“Dalam kasus-kasus yang diduga keracunan, kami tidak bisa langsung menyimpulkan. Harus tetap menunggu hasil BPOM. Namun, sambil menunggu itu, kami perlu upaya paralel mengetahui indikasi awal penyebab anak-anak sakit,” kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9).
Tim investigasi yang akan dibentuk terdiri dari ahli kimia, farmasi, hingga tenaga kesehatan. Tugas mereka meneliti berbagai aspek, mulai dari proses memasak, pemilihan bahan baku, hingga sampel makanan yang setiap hari disimpan di lemari pendingin selama dua hari sebagai bahan uji.
Melalui mekanisme itu, tim diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penyebab, baik keracunan makanan, alergi, maupun faktor lain.
“Kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil resmi BPOM keluar, kami ingin punya gambaran awal, apakah kasus gangguan pencernaan yang dialami anak-anak itu betul karena keracunan atau ada faktor lain,” ujar Nanik. Ia menambahkan, tim investigasi akan mulai bekerja pekan ini.
Nanik menegaskan, pembentukan tim investigasi mencerminkan komitmen BGN untuk segera memberikan jawaban kepada publik.
“Kami tidak ingin kasus ini menjadi isu liar. Masyarakat harus mendapatkan kepastian. Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya menunggu, tetapi juga disertai upaya penelusuran langsung di lapangan,” ucapnya.
Ketua BGN, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa laporan awal mengenai kasus MBG tidak sepenuhnya berasal dari pihak luar, melainkan dari hasil pengamatan tim BGN di lapangan.
“Kami menyesalkan kasus ini terjadi. Namun, kami juga ingin masyarakat tahu bahwa kami memantau langsung dan terus berupaya memperbaiki mekanisme di lapangan,” katanya.
Sepanjang 2025, BGN mencatat 4.711 kasus gangguan pencernaan pada anak sekolah penerima program MBG. Kasus terbanyak tercatat di wilayah Jawa dengan 2.606 laporan. Adapun di Sumatra terdapat 1.281 kasus, serta di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur sebanyak 824 kasus.
Menurut Dadan, sebagian besar kasus muncul karena pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dan masih penyesuaian.
Hingga September 2025, program MBG telah menyalurkan 1 miliar porsi makanan di seluruh Indonesia. “Ada 4.711 porsi menimbulkan gangguan kesehatan. Kami sesalkan hal ini, tetapi mekanisme pengawasan terus diperketat,” katanya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO