Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Desakan publik kepada pemerintah untuk menghentikan dan mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG) makin menguat. Seruan itu muncul karena jumlah siswa yang keracunan seusai menyantap makanan MBG terus bertambah.
Salah satu pihak yang mendesak evaluasi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, penghentian sementara diperlukan sampai instrumen panduan dan pengawasan benar-benar dilaksanakan dengan baik di lapangan. Apalagi, kasus keracunan bukannya menurun, tapi justru meningkat.
”Keracunan makanan yang dialami anak dalam program MBG sudah tidak bisa ditoleransi. Satu kasus anak yang mengalami keracunan saja bagi KPAI sudah terlalu banyak,” ucapnya, kemarin (21/9).
Jasra memahami pemerintah memiliki target dalam penyaluran MBG. Namun, ia meminta pemerintah tidak menutup mata serta lebih peka terhadap kondisi di lapangan. Program MBG, kata dia, tak boleh hanya berkutat pada peningkatan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan unsur higienitas, mulai bahan dasar, proses memasak, hingga penyajian menu.
”Perlu petugas khusus untuk penanganan kasus keracunan. Selain itu, dibutuhkan peralatan yang terstandarisasi baik,” jelasnya.
Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jimmy Daniel Berlianto, juga mendorong pemerintah menghentikan sementara dan mengevaluasi MBG. Menurut dia, evaluasi dibutuhkan agar tata kelola desain program lebih jelas dan berbasis bukti.
”Ambisi untuk terus meningkatkan penerima sampai 82,9 juta orang berisiko memperparah kasus keracunan dan konsumsi pangan ultraolahan,” paparnya.
CIPS mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas program. Di antaranya, belum adanya kerangka regulasi yang jelas sebagai payung hukum MBG, serta perencanaan pemerintah yang belum matang mengenai tujuan program. Evaluasi mendalam pun belum dilakukan.
Dipicu Bakteri Patogen
Presiden Indonesia Toxinology Society, dr. Trimaharani, mengatakan kasus keracunan massal program MBG di sejumlah daerah umumnya dipicu kontaminasi bakteri patogen dalam rantai produksi dan distribusi pangan.
”Rata-rata disebabkan oleh dua hal utama, yaitu intoksikasi dan infeksi bakteri patogen,” ujarnya.
Dalam kasus intoksikasi, racun dihasilkan oleh bakteri seperti Bacillus cereus, Clostridium botulinum, dan Staphylococcus aureus. Meski sudah mati, bakteri tersebut tetap bisa memicu gejala keracunan.
Sementara dalam kasus infeksi, bakteri seperti Salmonella, Escherichia coli, dan Clostridium perfringens masuk ke tubuh melalui makanan terkontaminasi, lalu berkembang biak di saluran pencernaan.
Trimaharani menyoroti tiga faktor kunci yang kerap memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. Yakni kontaminasi, pertumbuhan bakteri dalam makanan, serta daya hidup bakteri saat pengolahan dan penyimpanan.
Menurut dia, pengawasan dalam program MBG masih lemah. ”Selama ini fokus lebih ke realisasi anggaran dan pengadaan makanan lewat SPPG, bukan pada pengawasan kualitas,” katanya.
Padahal, rantai distribusi MBG sangat rawan kontaminasi, mulai bahan pangan yang tidak layak, peralatan masak yang tidak higienis, hingga proses penyimpanan dan distribusi makanan.
Surat Jaga Kerahasiaan
Bupati Sleman Harda Kiswaya mengaku tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalurahan Tirtomartani, Kalasan, dengan penerima manfaat yang tersebar.
Dalam dokumen itu terdapat poin yang mengatur, bila muncul permasalahan yang diduga berasal dari MBG, termasuk keracunan, maka penerima manfaat diminta menjaga kerahasiaan.
”Tidak tahu. Aku bunyinya juga tidak ngerti suratnya kayak apa,” tegas Harda pada Sabtu (20/9).
Surat bertanggal 10 September 2025 tersebut berisi tujuh poin. Pada poin ketujuh, penerima manfaat diminta menjaga kerahasiaan bila muncul permasalahan keracunan hingga pihak pertama menemukan solusi terbaik.
Harda meminta seluruh pihak mengevaluasi pelaksanaan MBG. Ia juga mengusulkan agar menu MBG dibuat oleh masyarakat supaya kesehatan lebih terjamin.
”Kalau dari masyarakat itu jauh lebih baik. Ya, kami harus mengakui kalau ada kelemahan. Maka harus kami perbaiki, kalau saya lho,” jelasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO