Buka konten ini
BATAM (BP) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi bersama para gubernur se-Sumatra di Swiss-Belhotel, Batam, Minggu (21/9). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang diwakili Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada para kepala daerah.
Mendagri menitipkan beberapa pesan utama yang harus menjadi perhatian kepala daerah. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan membangun komunikasi harmonis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini dinilai sebagai kunci menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, termasuk dalam menyikapi dinamika penyampaian aspirasi publik yang marak terjadi di berbagai daerah.
“Bapak Menteri mengingatkan agar kepala daerah aktif menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pihak-pihak berpengaruh lainnya. Selain itu, pemerintah daerah diimbau melaksanakan kegiatan yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat, seperti pasar murah atau doa bersama,” kata Benni.
Selain menjaga stabilitas sosial, Mendagri juga mengingatkan pejabat daerah untuk mengedepankan kesederhanaan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Pejabat diminta menghindari aktivitas berlebihan yang menunjukkan kemewahan, pesta, atau gaya hidup hedonis di tengah kondisi masyarakat yang masih penuh tantangan.
Arahan berikutnya berkaitan dengan Transfer Keuangan ke Daerah (TKDD). Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp693 triliun untuk transfer ke daerah, naik Rp73 triliun dari proyeksi awal. Meski begitu, terjadi penyesuaian pada beberapa pos belanja sehingga pemerintah daerah diminta lebih efisien dalam penggunaan anggaran.
“Tiga hal yang ditekankan Menteri adalah efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat, serta pemanfaatan program prioritas presiden di daerah. TKDD bukan dipotong, melainkan dialihkan untuk program langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga menyinggung realisasi pendapatan dan belanja daerah di provinsi-provinsi di Sumatra. Ia memberikan apresiasi bagi daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan tinggi dan realisasi belanja tinggi, karena hal itu menunjukkan anggaran benar-benar berputar di tengah masyarakat.
“Kami berharap pendapatan yang besar diikuti dengan realisasi belanja yang tinggi, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, daerah didorong mempercepat penyerapan anggaran di sisa tiga bulan terakhir tahun ini,” jelasnya.
Rakor ini dihadiri hampir seluruh gubernur dari wilayah Sumatra, kecuali beberapa yang berhalangan dan diwakili pejabat setempat. Dari Kemendagri, turut hadir Inspektur Jenderal serta Direktur Jenderal Administrasi Wilayah. Rakor serupa juga akan digelar di wilayah lain sebagai bagian dari upaya konsolidasi nasional pemerintahan daerah.
Pendekatan Pragmatis Bisa Jadi Opsi
Mendagri Tito Karnavian secara terbuka memaparkan strategi pemerintah dalam meredam potensi konflik sosial pascademonstrasi nasional pada 29 Agustus 2025. Tito menyebut, begitu kerusuhan meluas di lebih dari 200 titik di berbagai provinsi, ia langsung menggelar rapat daring bersama seluruh kepala daerah.
Instruksi pertama adalah memperkuat koordinasi Forkopimda yang melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan, intelijen, hingga DPRD.
“Kalau Forkopimda tidak kompak, mesinnya bisa setengah pincang menghadapi dinamika sosial,” ujarnya.
Selain itu, kepala daerah juga diminta segera merangkul tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meredam potensi eskalasi.
Apabila kekerasan terjadi, maka tindakan tegas harus dilakukan, disertai upaya rekonsiliasi serta perbaikan fasilitas umum agar tidak menjadi “monumen trauma” bagi masyarakat.
“Siapa pun korban harus disantuni semaksimal mungkin,” katanya.
Dalam pemaparannya, Tito mengulas teori konflik. Menurutnya, semakin besar kelompok sosial, potensi gesekan juga makin tinggi. Karena itu, strategi penyelesaian harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Kalau ingin memecah kelompok, ekspos perbedaan. Sebaliknya, untuk menjaga perdamaian, perbedaan diperkecil, kepentingan bersama dinaikkan,” jelasnya.
Ia juga membagi gerakan massa menjadi dua: terstruktur (digerakkan oleh aktor atau organisasi tertentu) dan organik (lahir murni dari keresahan publik).
“Kalau ada aktor, maka mereka yang ditangani. Tapi kalau organik, berarti kita berhadapan langsung dengan publik,” ungkap Tito.
Gerakan organik, kata Tito, kerap ditunggangi pihak-pihak tertentu (free rider). Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus berhati-hati mengambil langkah.
“Yang tidak disukai publik, jangan dilakukan saat mereka sedang marah,” tambahnya.
Secara blak-blakan, Tito juga mengakui bahwa dalam situasi tertentu pemerintah harus menggunakan pendekatan pragmatis.
“Kalau masyarakatnya pragmatis, ya selesaikan dengan cara pragmatis juga. Kita bayar, bila perlu,” ucapnya.
Meski demikian, Tito menegaskan tindakan kekerasan tidak bisa ditoleransi.
“Yang melakukan kekerasan, tegakkan hukum. Tapi tetap terukur,” ujarnya.
Selain itu, kepala daerah juga diminta menahan diri dari memamerkan kemewahan, menunda perjalanan ke luar negeri, mempercepat perbaikan fasilitas umum, menggunakan bahasa santun dalam pernyataan publik, hingga mengaktifkan kembali siskamling di tingkat RT/RW. “Ini semua langkah sederhana, tapi sangat penting untuk menenangkan publik,” pungkasnya. (*)
Reporter : AZIS MAULANA – ARJUNA
Editor : RYAN AGUNG