Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati pengalokasian dana sebesar Rp16,23 triliun dalam APBN 2025 untuk menopang daya beli masyarakat. Kesepakatan ini lahir setelah melihat tekanan nyata pada konsumsi rumah tangga berdasarkan data ekonomi terbaru.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi 0,08 persen secara bulanan pada Agustus 2025. Tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,08 persen.
Komoditas yang paling berkontribusi antara lain tomat (0,10 persen) dan cabai rawit (0,07 persen).
Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan penurunan optimisme masyarakat. Indeks kondisi ekonomi pada Agustus 2025 turun dari 106,6 menjadi 105,1. Indeks keyakinan konsumen melemah dari 118,1 menjadi 117,2, dan indeks ekspektasi konsumen bergerak dari 129,6 menjadi 129,2.
Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) BI memperlihatkan gejala serupa. Pada Juli 2025, penjualan eceran terkoreksi 4,1 persen (mtm), lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,2 persen pada Juni. Meski pada Agustus 2025 penurunan melandai ke 0,3 persen, situasi ini tetap menegaskan lemahnya permintaan domestik.
“APBN harus berperan sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat. Karena itu, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati tambahan stimulus Rp16,23 triliun,” ujar Said, Kamis (18/9).
Selain itu, Banggar juga mengusulkan pemberian minyak goreng bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Rekomendasi ini dibahas dalam forum konsultasi pimpinan DPR atas permintaan Ketua DPR dan langsung mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Program tambahan tersebut ditargetkan menyasar 20 juta keluarga penerima manfaat. Banggar mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam memperkuat stimulus sosial ini. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO