Psikopolitik Gen Z

ATENSI  dunia tertuju pada Nepal, negara di lereng selatan Pegunungan Himalaya. Generasi Z (Gen Z) Nepal mengubah wajah pemerintah dengan cara yang berbeda. Mereka memilih perdana menteri sementara, Sushila Karki, melalui mekanisme unik: pemungutan suara (voting) menggunakan media sosial Discord. Mantan hakim agung tersebut pun berjanji untuk bekerja dengan pola pikir khas generasi Z (Jawa Pos, 16 September 2025).

Jika dilihat dari kacamata generasional, generasi Z merupakan generasi yang lebih muda dibanding generasi milenial. Generasi Z sedang—dan akan terus menjadi—kekuatan utama di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih jauh siapa sebenarnya generasi Z serta bagaimana posisi mereka dalam lanskap politik Indonesia.

Siapa Mereka?
Generasi Z adalah kelompok yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012 (Pew Research Center, 2020). Saat ini mereka berusia antara 13 hingga 28 tahun. Secara global, jumlah mereka mencapai sekitar 1,8 miliar jiwa atau sekitar 24 persen dari total populasi dunia.

Bagaimana dengan Indonesia? Merujuk pada hasil Sensus Penduduk 2020, generasi Z merupakan kelompok terbesar dalam demografi nasional, dengan persentase 27,94 persen atau sekitar 74,93 juta jiwa. Posisi ini disusul oleh generasi milenial (25,87 persen) dan generasi X (21,88 persen). Sebagian dari mereka masih menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama dan atas, sementara sebagian lainnya sudah berada di perguruan tinggi atau bahkan telah memasuki dunia kerja.

Ada beberapa karakteristik utama yang melekat pada generasi Z. Pertama, mereka sangat akrab dengan teknologi informasi. Mereka tumbuh di era ketika internet dan perangkat digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi tersebut, mereka menjadi digital native yang lebih terampil dalam menggunakan gawai dibanding generasi-generasi sebelumnya.

Kedua, generasi Z dikenal sebagai kelompok yang inklusif. Luasnya cakrawala yang mereka akses melalui gawai menjadikan mereka cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan baik ideologi, budaya, agama, maupun gaya hidup.

Ketiga, meskipun tumbuh dalam dunia yang serba cepat dan instan, generasi ini menghadapi tantangan dalam hal ketangguhan mental. Realitas hidup yang serbapraktis membentuk pribadi mereka yang cenderung pragmatis. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka, sementara hal-hal yang tidak relevan—apalagi yang kompleks—kurang mendapatkan perhatian. Lantas, muncul pertanyaan: apakah politik termasuk hal yang dianggap relevan oleh generasi Z?

Generasi Z dan Politik
Secara umum, generasi Z menganggap politik sebagai sesuatu yang kurang relevan dalam kehidupan mereka. Ilmuwan psikologi Martyn Barrett dan Dimitra Pachi dalam buku Youth Civic and Political Engagement (2019) menyatakan bahwa penelitian secara konsisten menemukan minat generasi muda terhadap politik konvensional cenderung lebih rendah dibanding generasi yang lebih tua. Mayoritas dari mereka menghindari aktivitas yang menuntut komitmen jangka panjang seperti menjadi anggota partai politik atau relawan dalam kampanye.

Pandangan politik generasi Z pun sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Seperti yang dijelaskan dalam teori impressionable years, orientasi politik mereka dibentuk oleh tokoh-tokoh yang mereka ikuti baik politisi, influencer, keluarga, maupun teman. Opini mereka terbentuk berdasarkan tren yang sedang populer di media sosial.

Dari Nepal kita belajar, pemblokiran media sosial justru mencuri atensi generasi Z dan memicu aktivisme politik. Media sosial adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Ketika akses terhadapnya dibatasi, hal tersebut menjadi faktor katalis bagi berbagai keresahan yang telah lama terpendam, seperti korupsi dan gaya hidup mewah para pejabat.

Bergeser ke Prancis, generasi muda memelopori gerakan Block Everything atau Bloquons Tout pada bulan ini. Mereka memblokade jalan dan sekolah sebagai bentuk protes terhadap kesenjangan ekonomi, utang negara yang membengkak, serta perilaku elite politik.
Kemarahan mereka memuncak saat pemerintah merencanakan kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak adil.

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam sejumlah momentum, kita telah melihat opini generasi Z dibentuk oleh for you page (FYP) di media sosial. Aktivisme mereka pun termanifestasi dalam bentuk digital maupun aksi jalanan. Simbol-simbol seperti garuda biru dalam Peringatan Darurat serta warna brave pink dan hero green dalam aksi-aksi terkini merupakan jejak simbolik aktivisme digital yang turut melibatkan generasi Z.

Bahkan, beberapa pihak meyakini bahwa aksi tuntutan rakyat “17+8” di Indonesia justru menjadi pemicu gerakan serupa di Nepal dan Prancis. Bendera One Piece yang digunakan sebagai simbol protes muncul di ketiga negara tersebut.

Pada titik inilah letak menariknya dinamika psikopolitik generasi Z. Meskipun cenderung pragmatis dan selektif dalam memilih isu, mereka bisa tergerak ketika proses politik mulai mengusik kehidupan mereka. Dalam diri mereka terdapat political efficacy, yakni keyakinan bahwa keterlibatan mereka dalam aktivisme bisa memengaruhi kebijakan pemerintah.

Epilog
Fenomena aktivisme politik oleh generasi muda bukanlah hal baru. Namun, yang membedakan generasi Z adalah transformasi bentuk aktivismenya yang mengombinasikan aksi jalanan dengan aktivisme digital melalui media sosial.

Jauh sebelum generasi Z tumbuh, bangsa ini telah mengenal figur aktivis muda seperti Soe Hok Gie, yang di usia tak lebih dari 27 tahun telah menanamkan pemikiran kritis yang terus tumbuh dalam ingatan kolektif generasi muda Indonesia.

Sungguh, suara generasi Z tidak hanya layak untuk didengar, tetapi juga perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah. Mungkin saja ada satu dua hal yang masih belum tepat, namun represi yang berlebihan hanya akan mematahkan semangat mereka. Pengalaman aktivisme politik di masa muda adalah modal berharga dalam merawat kesadaran politik di masa mendatang. (***)