Buka konten ini
BATAM (BP) – Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp2,447 triliun. Persetujuan ini diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dengan agenda penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam 2026. Hadir jajaran pimpinan BP Batam, mulai dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala Li Claudia Chandra, para deputi, hingga pejabat tingkat II dan III.
Andre menyebut keputusan Komisi VI DPR RI didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas tertanggal 24 Juli 2025, yang menetapkan pagu indikatif anggaran BP Batam dalam kerangka besar penyusunan APBN 2026.
“Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp2.447.948.530.000. Pagu ini diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita sebagai prioritas nasional, serta kebijakan pengembangan wilayah di Batam,” kata Andre.
Ia menilai keputusan ini penting mengingat posisi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang strategis dalam menopang ekonomi nasional. Batam disebut sebagai lokomotif industri, perdagangan, dan logistik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun parlemen.
Andre menegaskan DPR RI berkomitmen mengawal pengelolaan anggaran BP Batam agar tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“BP Batam punya tanggung jawab besar. Karena itu, kami akan terus melakukan pengawasan agar anggaran digunakan sesuai peruntukan, terutama untuk mendukung investasi dan peningkatan daya saing ekonomi Batam,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPR RI tersebut. Menurutnya, alokasi anggaran 2026 akan difokuskan untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
“Presiden meminta agar pengembangan Batam dimulai dari pembangunan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik, roda perekonomian bisa bergerak lebih cepat dan masyarakat bisa merasakan dampak langsung,” kata Amsakar.
Selain pagu Rp2,447 triliun, BP Batam juga mengelola anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2,880 triliun yang telah disepakati sebelumnya. Dana tersebut difokuskan untuk pengembangan konektivitas darat, laut, dan udara, termasuk infrastruktur sumber daya air dan lingkungan.
Amsakar menegaskan dua sumber anggaran ini akan saling melengkapi dalam mendukung misi BP Batam mewujudkan KPBPB yang inklusif, modern, dan berdaya saing internasional. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program kerja tahun depan.
Dari sisi politik anggaran, persetujuan DPR RI dianggap sebagai bentuk kepercayaan legislatif terhadap kepemimpinan baru BP Batam. Sejak dilantik, Amsakar bersama Li Claudia mendorong BP Batam lebih terbuka dan sinkron dengan kebijakan nasional.
Pengamat menilai sinergi antara DPR, pemerintah pusat, dan BP Batam sangat menentukan keberhasilan program pembangunan di pulau industri tersebut. Dengan alokasi dana yang besar, ekspektasi publik pun meningkat agar Batam tidak hanya menjadi magnet investasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi regional.
“Dukungan Komisi VI DPR RI menjadi penguat motivasi bagi BP Batam dalam memenuhi komitmen kami menjadikan Batam kawasan ekonomi yang semakin inklusif dan modern,” ujarnya. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : RYAN AGUNG