Buka konten ini
BATAM (BP) – Sekitar 200 kepala sekolah (Kepsek) SD dan SMP Negeri di Batam mengikuti sosialisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Selasa (16/9). Forum yang berlangsung di Gedung Gurindam Disdik Batam ini membahas keresahan kepala sekolah atas pemberitaan dana BOS oleh oknum wartawan.
Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB itu menghadirkan Ketua PWI Kepri, Ketua PWI Batam, Kadisdik Batam, perwakilan Kejaksaan Negeri Batam, Inspektorat, serta Polresta Barelang.
Para narasumber menekankan pentingnya pemahaman kode etik jurnalistik sekaligus memberikan pedoman praktis bagi kepala sekolah ketika menghadapi pemberitaan sensitif terkait dana BOS.
Ketua PWI Batam, M. Khafy, mengatakan kegiatan ini digelar setelah menerima banyak laporan keresahan dari kepala sekolah. “Diskusi hari ini merupakan puncak dari bagaimana kami mendengarkan kegelisahan bapak dan ibu. Sejak awal PWI Batam berdiri, kami berkomitmen menegakkan kode etik jurnalistik,” ujarnya.
Khafy menegaskan, PWI Batam siap menjadi mitra para pendidik. Setiap informasi dari sekolah yang diterima PWI akan diverifikasi ulang agar berita tetap berimbang. “Kami siap membentengi bapak ibu semua. Jika ada hal spesifik, silakan hubungi call center PWI. Kami akan mengonfirmasi kembali sebelum sebuah informasi naik menjadi berita,” tegasnya.
Senada, Ketua PWI Kepri Syaibansah mengingatkan agar kepala sekolah tidak takut menghadapi wartawan. Menurutnya, wartawan wajib menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik.
“Wartawan tidak boleh menerbitkan berita sebelum konfirmasi. Jadi sampaikan informasi yang benar. Kalau ada berita keliru, bapak ibu punya hak jawab,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa wartawan hanya bertugas mencari, mengolah, dan menyajikan informasi. “Tidak ada tugas wartawan menjual produk lain. Itu bukan bagian dari profesi wartawan,” katanya.
Kadisdik Batam, Hendri Arulan, menyambut baik inisiatif PWI Batam. Menurutnya, forum ini sangat penting karena pengelolaan dana BOS kerap menjadi sorotan publik. “Ada tiga hal di sekolah yang biasanya jadi bahan pemberitaan, yakni SPMB, dana BOS, dan bantuan orang tua. Karena itu, saya minta kepala sekolah mengelola dana BOS dengan baik dan transparan agar tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.
Hendri menjelaskan, sosialisasi ini diikuti 64 kepala SMP dan 136 kepala SD negeri. Pihak inspektorat, Kominfo, Polresta Barelang, dan Kejaksaan juga diundang memberi pandangan.
“Dengan pemahaman lebih baik, kepala sekolah bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir berlebihan,” tambahnya.
Kehadiran ratusan kepsek di forum ini mencerminkan besarnya perhatian pendidik pada transparansi pengelolaan dana BOS sekaligus menjaga hubungan sehat dengan ers. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : Jamil Qasim