Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) meluncurkan Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 (KPN 2045). Dokumen ini menjadi pedoman arah pembangunan perkotaan hingga tahun 2045.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kemen PPN/Bappenas,Medrilzam, menjelaskan, sejak 2011 sudah ada pedoman pembangunan kota dalam bentuk Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Dokumen tersebut kemudian terus dikembangkan hingga menjadi KPN 2045.
“KSPN telah terintegrasi dalam RPJMN 2015-2019. Namun, untuk mengakomodasi agenda global seperti Paris Agreement, SDGs 2030, dan New Urban Agenda 2016-2036, KSPN disesuaikan menjadi KPN 2045,” ujar Medrilzam.
Menurut Medrilzam, penyusunan KPN 2045 juga mempertimbangkan perubahan pola hidup masyarakat perkotaan selama pandemi Covid-19. Pembangunan kota, tegasnya, tidak hanya soal infrastruktur dan tata ruang, tetapi harus berbasis visi jangka panjang agar kota menjadi tempat tinggal yang sehat, nyaman, dan tahan terhadap bencana, baik alam maupun non-alam.
Berdasarkan pertimbangan itu, KSPN dimutakhirkan pada 2023 untuk menjadi pedoman pembangunan perkotaan hingga 2045. “KPN 2045 juga sudah kami integrasikan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029,” tambah Medrilzam.
Fokus Pemerataan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, kesenjangan layanan publik dapat menimbulkan masalah sosial yang berkelanjutan.
“Akses infrastruktur dasar harus dinikmati merata, baik di kota besar maupun daerah penyangga. Tidak boleh ada kota modern dan nyaman sementara wilayah lain tertinggal, karena itu menimbulkan ketimpangan,” kata AHY.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa setiap pemimpin kota perlu memahami tujuan pembangunan, seperti mengurangi kemiskinan, menekan angka kemiskinan ekstrem dan gini ratio, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia.
Di Surabaya, ujar Eri, ada tiga strategi utama: akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan, serta keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial.
“Sejak awal kepemimpinan saya, kemiskinan turun dari 9,4 persen menjadi 3,9 persen tahun ini,” jelasnya.
Selain itu, pengangguran dan gini ratio juga menunjukkan penurunan signifikan. “Pertumbuhan ekonomi Surabaya sempat mencapai 6 persen, kini berada di 5,7 persen,” tambahnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO