Buka konten ini
KHATMANDU (BP) – Kerusuhan massal yang memporak-porandakan Nepal membawa sejarah baru. Untuk kali pertama di dunia, pemilihan perdana menteri Nepal dilakukan melalui aplikasi Discord. Untuk kali pertama juga, Nepal dipimpin oleh perdana menteri perempuan. Yakni Sushila Karki. Dia akan menjabat sampai pemilu diselenggarakan pada 5 Maret 2026.
Sushila Karki kini menjadi harapan baru bagi warga Nepal. Mantan Ketua Mahkamah Agung itu terpilih menjadi perdana menteri setelah amuk massa di Nepal. Dia menggantikan PM Sharma Oli yang mundur sesuai desakan demonstran yang diinisiasi oleh generasi muda atau gen Z Nepal.
Mereka merasa jengah dengan pemerintahan yang dianggap banyak korupsi. Bagai api disiram bensin, kemuakan masyarakat berubah amarah saat pemerintah melarang 26 platform media sosial beroperasi di Nepal. Langkah itu dianggap sebagai pembungkaman.
Dilansir dari Indiana Expres, pada Jumat (12/9) malam waktu setempat, Presiden Nepal Ramchandra Paudel membubarkan parlemen dan menetapkan pemilu pada 5 Maret nanti. Pada hari yang sama, Ramchandra Paudel menetapkan Karki sebagai PM Nepal, sesuai aspirasi gen Z.
Karki Dianggap Tokoh Antikorupsi
Nama Karki awalnya dimunculkan oleh Wali Kota Kathmandu Balendra Shah. Pada Kamis (11/9), demonstran yang mayoritas gen Z makin gencar memberikan dukungan kepada Karki. Perempuan itu dianggap tokoh antikorupsi. Diskusi pun bergulir melalui Discord, aplikasi komunikasi para gamer.
Dilansir dari Independent, Discord melaporkan bahwa sebuah server dengan lebih dari 145 ribu anggota menyelenggarakan debat tentang siapa yang berpotensi menjadi pemimpin sementara Nepal. Jajak pendapat juga dilakukan di sana. Karki sering disebut dalam pembicaraan di jagat maya itu. ”Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” demikian tulis Sid Ghimiri, konten kreator Nepal.
BBC melaporkan, Karki diperkirakan menunjuk menteri untuk kabinetnya dalam beberapa hari ke depan. Namun, kabinetnya akan menghadapi berbagai tantangan. Kabinet anyar ini harus mampu memulihkan hukum dan ketertiban, membangun kembali parlemen dan gedung-gedung penting lainnya yang diserang, hingga meyakinkan para pengunjuk rasa Gen Z yang menginginkan perubahan. Tugas penting lainnya adalah membawa mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan saat demonstrasi untuk diseret ke pengadilan.
Parpol Minta Presiden Kembalikan Parlemen
Partai-partai politik utama Nepal menuntut presiden segera mengembalikan parlemen yang dibubarkannya pada Sabtu (13/9). Delapan partai, termasuk Kongres Nepal, CPN-UML dan Pusat Maois, mengatakan bahwa Presiden Ram Chandra Poudel bertindak inkonstitusional.
Pernyataan delapan partai politik itu ditandatangani oleh para ketua umum. Mereka berpendapat, langkah yang diambil Poudel tersebut bertentangan dengan preseden yang ditetapkan oleh pengadilan Nepal. Perlu diketahui, pembubaran parlemen merupakan tuntutan utama para pemimpin mahasiswa. Selain itu, delapan ketua umum partai menginginkan agar tuntutan Gen Z diwadahi oleh lembaga resmi negara. Bukan Discord.
Poudel tampaknya tidak ingin berpolemik. Dia mendesak agar semua pihak menahan diri. ”Konstitusi masih hidup, sistem parlementer masih hidup, dan republik demokrasi federal masih ada. Rakyat memiliki kesempatan untuk maju di jalur demokrasi yang lebih efisien dengan menyelenggarakan pemilu dalam waktu enam bulan,” ujarnya.
Selidiki Aksi Perusuh
Kemarin (14/9) Karki menegaskan bahwa dirinya hanya akan menjabat selama enam bulan. “Saya dan tim tidak berada di sini untuk mencicipi kekuasaan,” katanya seperti dilansir Mint. Dia akan menyerahkan tanggungjawab kepada parlemen yang baru hasil pemilu.
Dia juga memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam kerusuhan dan merugikan negara akan diselidiki. ”Kami tidak akan berhasil tanpa dukungan anda,” katanya.
Dampak nyata dari kerusuhan makin terlihat. Kepolisian Nepal menyatakan sedikitnya 51 orang tewas. Salah satunya warga negara India.
Sementara itu, Asosiasi Hotel Nepal (HAN) pada Jumat lalu mengatakan bahwa industri perhotelan mengalami kerugian lebih dari 25 miliar rupee Nepal. Ada dua lusin hotel di seluruh negeri dirusak, dijarah, atau dibakar selama protes antipemerintah yang dipimpin mahasiswa. Pariwisata merupakan tulang punggung negara ini.
Kemenlu RI Pantau Kondisi WNI
Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri terus memprioritaskan percepatan dan pendampingan kepulangan WNI yang berada di Nepal. Pada Sabtu lalu, sebanyak 17 WNI telah kembali ke Indonesia dari Kathmandu. Hingga kemarin, sebanyak 57 dari total 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat ke Nepal telah kembali ke Indonesia.
Sejak pelonggaran pembatasan pergerakan warga kemarin, Tim Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Dhaka di Nepal melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi konsentrasi WNI. Misalnya saja Soaltee Hotel, Tibet Hotel, kawasan Thamel, dan kawasan wisata Boudhanath.
Kementerian Luar Negeri juga mengimbau WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Nepal agar mempertimbangkan untuk menunda keberangkatannya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO