Buka konten ini
NEW YORK (BP) – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya mendukung resolusi yang menghidupkan kembali solusi dua negara (two-state solution) bagi Israel dan Palestina. Re-solusi itu disahkan lewat voting kurang dari 24 jam setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina.
Dalam pemungutan suara Jumat (12/9), sebanyak 142 negara di antara 193 negara anggota PBB menyatakan setuju. Sepuluh negara lainnya, termasuk Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), menolak mengadopsi resolusi bertajuk Deklarasi New York itu. Sementara 12 negara lagi abstain.
Voting berlangsung ketika Israel menunjukkan sikap yang makin agresif dalam sepekan terakhir. Mereka meningkatkan serangkaian serangan mematikan di seluruh Timur Tengah.
Pemungutan suara ini juga menjadi pendahulu KTT PBB pada 22 September mendatang di New York yang dipimpin Riyadh dan Paris. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan sejumlah pemimpin negara lain berjanji mengakui negara Palestina secara resmi.
Negara Berdaulat
Al Jazeera, Sabtu (13/9), melaporkan resolusi menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat itu memuat langkah-langkah nyata, terikat waktu, dan tidak dapat diubah.
Dokumen sepanjang 7 halaman tersebut merupakan inisiasi Prancis dan Arab Saudi yang mendorong aksi kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza.
Resolusi itu juga menyebut kekuasaan Hamas di Gaza. Hamas yang tengah menguasai pemerintahan di Gaza diminta membebaskan seluruh sandera dan menyerahkan senjata mereka kepada otoritas Palestina.
”Hal itu sejalan dengan tujuan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” tulis deklarasi tersebut. Israel menolak keras deklarasi itu.
Juru Bicara Kemenlu Israel, Oren Marmorstein, bahkan menyebut hasil voting tersebut sangat memalukan. ”Pemungutan suara ini membuktikan betapa Majelis Umum (PBB) hanyalah sebuah sirkus politik yang terlepas dari realitas,” ungkapnya dalam sebuah unggahan di X.
Dia juga mengkritik Deklarasi New York karena tidak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG